M Sjohirin: Jakarta Kota Bisnis dan Pariwisata Modern, Jokowi-Ahok Hanya Perlu Fokus
 |
| Mohamad Sjohirin |
Dari sisi profesional dan bisnis, M Sjohirin yang lulusan Unika Atma Jaya (S1) dan FISIP UI (S2) ini, pernah bekerja sebagai manager perusahaan minyak asing, dan direktur perusahaan swasta nasional, meski ia juga pernah merasakan asam garam kehidupan memulai perjuangan mulai dari pedagang kaki lima, salesman, asisten apoteker, guru hingga staf di BUMN.
Untuk organisasi, M Sjohirin pernah menjadi ketua umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) dan Ketua Dewan Pembina APPBI, dan Sekjen Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), hingga Ketua Umum Yayasan Untukmu Guru.
Kali ini, M Sjohirin mengambil langkah baru dengan menjadi calon anggota DPD RI periode 2014-2019 mewakili Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, karut-marut kehidupan politik dan pemerintahan saat ini memaksanya untuk terjun kembali ke dunia politik ini. "Saya galau melihat kondisi saat ini," kata penulis buku Bloon, Norak, Kampungan Tapi Sukses dan Burung Berpagut Emas ini.
Ia memilih jalur DPD RI karena lembaga ini non-partai yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
Apa saja pemikiran Sjohirin tentang Jakarta dan Indonesia? Menurut Sjohirin, masa depan Jakarta itu adalah kota bisnis dan pariwisata, dan pengelolaannya harus profesional untuk menutup berbagai bentuk korupsi. Ia juga menilai langkah Gubernur DKI Joko Widodo dan Wagub DKI Basuki T Purnama (Jokowi-Ahok) mengatasi banjir dan macet sudah on the track, meski perlu partisipasi warga Jakarta secara aktif di dalamnya.
Hanya saja, Sjohirin mengaku tidak sependapat dengan kebijakan moratorium pusat perbelanjaan di Jakarta. Alasan Sjohirin, moratorium mal itu hanya berdasarkan opini-opini berdasarkan observasi sesaat saja, padahal mal-mal di Jakarta adalah salah satu penyedia lapangan kerja dan penyetor pajak terbesar kepada pemerintah pusat dan Pemda DKI. "Mal akan berhenti jika masyarakat dan kebutuhan mal sudah jenuh," kata dia.
Melihat latar belakang bapak sebagai seorang profesional, pendidik dan pebisnis, sebagai calon anggota DPD RI daerah pemilihan DKI Jakarta, gagasan apa yang Bapak bawa untuk kemajuan Jakarta khususnya?
Masa depan Jakarta yang ideal adalah untuk menjadi kota bisnis dan pariwisata, tidak bisa dicampur sebagai ibu kota negara seperti sekarang ini. Dengan demikian, tugas-tugas gubernur dan aparat Pemda DKI dapat fokus kepada kepentingan warga Jakarta dan terhindar dari tugas-tugas administrasi dan protokuler sebagai ibu kota negara.
Untuk itu Jakarta harus dilengkapi dengan berbagai infrastruktur, fasilitas dan kebijakan sebagai sebuah kota bisnis dan parawisata yang modern. Perihal ibu kota dapat dipindahkan ke kota-kota lain di sekitar Jakarta atau membangun pusat pemerintahan baru seperti Putra Jaya di Malaysia.
Selain itu Jakarta harus dikembangkan menjadi sebuah kota dengan peradaban tinggi dimana setiap warga negara dapat bebas dan aman mencari nafkah, sekolah dan beribadah menurut pilihan dan kemampuan masing-masing.
Bagaimana bapak menilai kepemimpinan Jokowi-Ahok sejauh ini? Apakah ada "kelemahan" yang masih perlu diperbaiki?
Sepanjang kegiatan penertiban aparat pemerintah dan program-program jangka pendek untuk mengatasi banjir dan kemacetan sudah berjalan dengan baik. Demikian pula ketegasan mereka dalam melawan isu-isu yang mengancam pluralisme di masyarakat.
Aspek-aspek yang masih dapat bisa ditingkatkan antara lain adalah, sebagai kader partai politik, mau tidak mau mereka tidak dapat melepaskan diri dari kepentingan partai politik yang mengusung mereka. Sebagai contoh isu santer mencalonkan Jokowi sebagai Presiden pasti akan membuat Jokowi dan Ahok tidak dapat fokus kepada perogram-progrram kerja Pemda DKI yang telah mereka canangkan. Mereka berdua diharapkan bisa tetap fokus kepada tanggung jawab sebagai gubernur dan wakil gubernur yang telah dipilih langsung oleh rakyat.
Kemudian, perhatian merata ke seluruh stakeholders DKI. Diharapkan pemerintahan Jokowi - Ahok memperkuat jalinan kerja sama dengan kalangan pengusaha nasional seperti di sektor properti dan perdagangan. Belakangan ini di media mereka terkesan sangat disibukkan dengan program-program yang populis, sehingga tercipta kesan seakan-akan mereka sengaja menjaga jarak dari stakeholder yang lain.
Bapak seorang yang paham betul dengan pasar, mal, plaza atau pusat perbelanjaan. Tapi kita melihat sepertinya Jokowi-Ahok berupaya untuk melakukan moratorium pusat perbelanjaan baru. Apakah itu langkah tepat?
Tidak tepat. Sepanjang ingatan saya, moratorium pembangunan pusat perbelanjaan telah dilakukan sejak pemerintahan Fauzie Bowo. Perkembangan bisnis dan ekonomi adalah berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Pembangunan mal akan berhenti dengan sendiri kalau kebutuhan akan mal telah jenuh. Saya belum pernah mendengar adanya suatu penelitian atau survei tentang kebutuhan mal di Jakarta. Oleh karena itu,saya tidak setuju kalau moratorium mal hanya berdasarkan opini-opini berdasarkan observasi sesaat saja. Perlu diingat, mal-mal di Jakarta adalah salah satu penyedia lapangan kerja dan penyetor pajak terbesar kepada pemerintah pusat dan Pemda DKI.
Saya pikir, warga Jakarta lebih memilih mall karena di sana terdapat fasilitas untuk belanja, kuliner, hiburan dan bahkan pendidikan dalam suasana yang aman dan nyaman. Kalau pemda dapat memperbaiki fasilitas pusat belanja lain seperti Pasar Baru, Jalan Sabang, Blok M dan lainnya, sehingga tidak menjadi pusat belanja yang sembrawut karena parkir on street dan udara pengap oleh asap knalpot, pusat-pusat perbelanjaan tersebut dapat menjadi alternatif daripada mal.
Betulkah Jakarta itu sudah kelebihan pusat perbelanjaan? Bagaimana agar Jakarta sebagai pusat belanja juga ramah terhadap UKMK lokal, hal yang paling sering dirisaukan?
Saya kira tidak benar karena mal-mal yang ada dapat berjalan dengan baik sesuai dengan pangsa pasar masing-masing. Perihal UKMK tidak perlu dirisaukan karena banyak UKMK yang telah berada di mal khususnya di trade center mall yang jumlahnya tersebar di Jakarta seperti ITC, Thamrin City, Trade Center grup Lippo, dan lainnya.
Bapak sepertinya menaruh perhatian dalam soal korupsi. Ada saran bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi atau bahkan meniadakan korupsi di tingkat aparatur pemerintahan hingga ke walikota dan jajaran bawahnya?
Sepanjang ini gerakan mengurangi korupsi baru sebatas teladan dan tindakan tegas dari gubernur dan wakil gubernur. Tapi tanpa perbaikan sistem penggajian dan insentif terhadap para pejabat dan pegawai pemda, korupsi sulit akan diberantas. Pasti akan timbul cara-cara lain dari para koruptor untuk menggerogoti APBD DKI yang sangat besar itu.
Organisasi Pemda DKI harus ditata secara profesional. Semua pegawai harus bekerja secara efektif dan efisien dan diberikan imbalan sesuai kontribusi dan tingkat pengupahan yang ada di pasar kerja. Organisasi harus seramping mungkin agar kue yang ada hanya dinikmati oleh pegawai-pegawai yang memberikan kontribusi, bukan kepada setiap orang yang ada dalam daftar pegawai seperti sekarang ini. Kelebihan pegawai diatasi dengan paket pengurangan pegawai dan pensiun muda yang menarik.
.
Sebagai imbangannya, pemda harus mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan swasta untuk tersedianya lapangan kerja yang lebih banyak. Apabila organisasi telah dikelola secara profesional maka pemberantasan korupsi jauh akan lebih mudah.
Soal macet apakah langkah Pemprov DKI sudah 'on the track'?
Sudah tepat. Penyelesaian macet di Jakarta hanya dapat diatasi dengan penyediaan transportasi umum yang layak dan murah serta membuat penggunaan kendaraan pribadi menjadi sesuatu yang sangat mahal. Pemda harus berani menaikkan pajak kendaraan bermotor, menghapus subsidi BBM dan menaikkan tarif parkir. Selanjutnya Pemda DKI harus berani memberi subsidi pada tiket bus, monorel dan MRT.
Bagaimana pula soal mengatasi banjir?
Banjir hanya dapat diatasi kalau ada partisipasi masyarakat. Tindakan membersihkan pemukiman dan usaha liar disekitar waduk dan sepanjang aliran sungai sudah tepat. Melalui lurah, RW dan RT, masyarakat harus dididik untuk tidak membuang sampah tidak pada tempatnya. Ada baiknya kalau billboard juga diisi dengan himbauan pemda DKI untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.
Apa harapan bapak untuk Pemilu 2014? Persiapan apa saja yang sudah dilakukan? Apa strategi yang sedang dibangun melihat kondisi penduduk DKI Jakarta seperti saat ini?
Hasil Pemilu 2014 harus membawa perubahan. Rakyat harus benar-benar diajak untuk memilih caleg-caleg yang track record-nya baik, agar kita memperoleh lembaga DPR dan DPD yang bersih dan amanah. Lembaga DPR dan DPD yang baik akan dapat melakukan fungsi anggaran dan pengawasan agar terdapatnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Sejalan dengan hal - hal yang saya telah jelaskan di atas, jika terpilih sebagai anggota DPD mewakili Provinsi DKI, saya akan menjalankan misi-misi saya: Memperkuat DPD untuk mengimbangi kekuasaan DPR, mengawal pluralisme untuk menjaga kerukunan bangsa; memajukan dunia usaha untuk menciptakan lapangan kerja; mencerdaskan rakyat melalui program pendidikan dan pelatihan tepat guna. (jo-2)
Lebih dekat dengan M Sjohirin, klik website resminya:
http://www.msjohirin.com/
Tidak ada komentar: