Buruh Bertahan UMP Rp3,7 Juta, Rapat Dewan Pengupahan Batal Lagi

Konvoi buruh dari Tangerang dan Jakbar saat
melintasi Jalan Daan Mogot, Jakbar, Kamis (31/10). (jo-6)
JAKARTA, JO- Para buruh yang diwakili berbagai serikat pekerja tetap bertahan pada angka Upah Minimum Provinsi (UMP) Rp3,7 juta. Rapat Dewan Pengupahan yang berlangsung Kamis (31/10) pun tanpa kehadiran perwakilan buruh yang menilai rapat itu hanya akan memaksakan kehendak pengusaha.

Rapat Dewan Pengupahan DKI Jakarta berlangsung sejak pukul 16.00 WIB secara tertutup di tengah tekanan yang muncul dari aksi buruh yang melakukan mogok di berbagai tempat, termasuk dengan mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta. Sayangnya, tujuh perwakilan buruh sudah ogah untuk hadir.

"Penetapan UMP ini ada indikasi akan dipaksakan karena itu kami tidak hadir. Kami juga meminta kepada Gubernur Jokowi untuk tidak mau menandatangani UMP itu," kata Endang, koordinator lapangan aksi buruh dari Jakarta Timur.

Buruh, kata Endang, masih belum sepakat dengan komponen KHL yang ditetapkan pemerintah yang hanya 60 item, begitu juga nilai KHL sebesar Rp2.299.860 yang ditetapkan 25 Oktober 2013 lalu.

Bila gubernur tetap tidak mau mengakomodir UMP DKI 2013 menjadi Rp3,7 juta, menurut Endang, hal itu membuktikan Jokowi hanya memutuskan berdasarkan kekuasaan.

Perwakilan Apindo, Bambang Adam menyesalkan tidak hadirnya perwakilan buruh ini yang menyebabkan rapat ditunda dua kali sejak Rabu (30/10). "Kenapa perwakilan buruh tidak mau hadir? Kalau tidak sepakat tidak apa-apa, itu urusan belakangan. Datang saja," kata dia.

Sementara Gubernur Jokowi menegaskan, 60 komponen KHL itu ada aturannya, meskipun para buruh meminta 84 komponen. Aturan yang dimaksud Jokowi adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor Nomor 7 tahun 2013.

"Untuk 60 komponen ada permen-nya. Saya bekerja harus ada pegangan. Kalau dari pekerja mau yang 80, kejar saja ke Menteri Tenaga Kerja (Muhaimin Iskandar)," kata Jokowi.

Karena itu, Jokowi selama ini enggan menemui buruh. Sebab, menurutnya belum ada bahan pembicaraan untuk bisa disampaikan ke buruh.

"Saya mau jabarin apa ke dia (buruh) ? Mau maparin apa ke dia? Wong bahan saja saya enggak ada. Saya bekerja pakai pegangan, bukan pribadi," kata Jokowi.

Saat buruh "mengepung" Balaikota, Kamis siang, Jokowi sempat menemui buruh dan meminta perwakilan buruh untuk berdialog dengannya di kantornya. Namun buruh tidak bersedia karena belum semua buruh yang hadir di Balaikota.

Entah kenapa, mungkin karena terlalu lama menunggu, Jokowi kemudian kabur meninggalkan kantornya.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat berorasi di Kawasan Industri Pulogadung, Jaktim meminta kepada Jokowi untuk jangan hanya mengurusi monyet dan waduk, tapi mengurusi buruh juga.

"Jokowi jangan hanya mengurusi monyet dan waduk tapi urusi buruh yang juga warga Jakarta yang memilih Jokowi-Ahok sebagai gubernur," kata Said Iqbal. (jo-2)

( Cek hotel di Jakarta, bandingkan tarif dan baca ulasannya | Cek hotel di Yogyakarta, bandingkan tarif dan baca ulasannya | Cek hotel di Bandung, bandingkan tarifnya | Cek hotel di Surabaya, bandingkan tarifnya | Cek hotel di Lombok, bandingkan tarifnya | Cek hotel di Bali, bandingkan tarifnya | Cek hotel di Medan, bandingkan tarifnya | Cek hotel di Palembang, bandingkan tarifnya | Cek hotel di Labuan Bajo, bandingkan tarifnya | Cek hotel di Manado, bandingkan tarifnya | Cek hotel di Pontianak, bandingkan tarifnya )

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.