Jokowi: Kemacetan Juga Tanggung Jawab Pusat

Joko Widodo
JAKARTA, JO- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, kemacetan di ibu kota Jakarta tidak hanya tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta, tapi juga pusat diantaranya Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yuudhoyono sebelumnya yang sempat menyinggung kemacetan di Jakarta. Menurut Presiden, soal kemacetan itu adalah urusan pemerintah daerah yakni Pemprov DKI.

Jokowi berpendapat, urusan kemacetan merupakan tanggung jawab bersama pusat dan daerah. Faktanya, jalan-jalan besar adalah urusan Kementerian PU. "Jadi yang lintas-wilayah Jabodetabek itu urusan pusat," kata Jokowi.

Untuk mengatasi kemacetan, lanjut Jokowi, membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemprov DKI sendiri, kata dia, sudah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasinya, dan hal itu didukung pemerintah pusat.

Kritik terkait kemacetan Jakarta itu disampaikan Presiden SBY saat berpidato di depan anggota Kadin, di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, (4/11). "Kalau biang kemacetan di Jakarta datanglah ke Pak Jokowi. Kalau biang kemacetan di Bandung datang ke Pak Ahmad Heryawan atau walikota Bandung, Semarang, Medan, Makassar," kata SBY.

Dikatakan, Indonesia menganut sistem desentralisasi otonomi daerah. "Jangan unjuk rasanya bolak balik di depan istana. Pasti kalau bapak datang baik-baik akan direspon. Itulah tugas gubernur, bupati, walikota," kata Presiden. (jo-2)

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.