“Transformasi Budaya” Tata Kelola Pemerintahan Sedang Terjadi di Jakarta
 |
| Risa Bhinekawati (foto: Betsy Awang Phillips) |
Risa Bhinekawati, SE, MBA, MIPP adalah caleg DPR-RI dari PDI Perjuangan nomor urut 8 mewakili Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu). Lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada 4 Februari 1966, Risa memiliki pengalaman lebih dari 17 tahun dalam kepemimpinan di berbagai organisasi, termasuk Unilever, Ericsson, Danamon Bank, United Nations Development Program (UNDP), dan Indonesian Telecommunications Society.
Ketua Umum Yayasan Danamon Peduli ini lulusan ekonomi Universitas Indonesia, memperoleh MBA dari Australian National University (ANU), dan Masters degree in International Policy and Practice (MIPP) dari George Washington University.
Risa beragama Islam, dan menikah dengan Ir Adhyasa Yutono, MBA sejak 1994, dan dikaruniai satu anak laki-laki bernama Rifqi Adhyasa yang lahir tahun 1995."Sekembalinya dari Jakarta 19 Oktober lalu, dan melihat skandal politik yang semakin mengkhawatirkan, tekad saya untuk membenahi DPR-RI semakin bulat," kata Risa beberapa waktu lalu.
Percaya atau tidak, keseriusannya untuk memasuki dunia politik ditunjukkan juga dengan "Dua Pokok Kontrak Politik Jika Terpilih Menjadi Anggota DPR RI" diantaranya menjalankan tugas sebagai anggota DPR-RI dengan penuh disiplin dan tanggung jawab dengan selalu hadir dan memberi nilai tambah bagi DPR RI, rapat-rapat dan tugas negara.
Termasuk mendedikasikan seluruh penghasilannya sebagai anggota DPR yakni gaji, uang rapat dan tunjangan perjalanan antara lain untuk pengembangan masyarakat dan mendirikan lembaga keuangan mikro, memberikan akses keuangan bagi pengusaha mikro , pedagang pasar tradisional dan TKI agar mereka mampu menjadi warga negara yang mandiri dan bermartabat. "Keperluan pribadi akan ditanggung oleh dana pribadi saya," kata Risa.
Berikut wawancara selengkapnya dengan Risa Bhinekawati.(Redaksi)
Menurut anda, apa yang harus dilakukan Jokowi - Ahok untuk menimalisir korupsi APBD DKI?
Korupsi dapat diminimalisir dengan diterapkannya sistem anggaran yang transparan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi APBD. Agar siklus ini dapat berjalan, Pemda DKI harus mempunyai sistem manajemen anggaran yang efisien yang didukung oleh sumber daya manusia yang jujur dan profesional.
Peran pemimpin sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran dialokasikan ke sektor-sektor prioritas dengan tolok ukur yang dimengerti oleh berbagai pihak terkait, baik di Pemda DKI maupun di pihak mitra yang menjalankan anggaran tersebut.
Dari pengamatan saya, sampai saat ini banyak hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi-Ahok dalam meminimalisir korupsi. Pertama, Jokowi-Ahok sebagai pemimpin sudah memberikan contoh sebagai pemimpin yang bisa menjadi “role model” atau teladan dalam disiplin, kejujuran dan profesionalisme. Ini merupakan hal yang sangat penting, karena tindakan pemimpin merupakan barometer bagi jajaran pemimpin di bawahnya.
Kedua, berbagai perbaikan sistem manajemen anggaran juga sudah diperbaiki. Transparansi sudah dilakukan dengan merekam rapat-rapat anggaran dan mempublikasikannya melalui Youtube sehingga masyarakat dapat melihat proses penentuan anggaran secara terbuka.
Saya melihat bahwa Jokowi-Ahok mempunyai kesanggupan dan kemauan untuk membangun sistem birokrasi den meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat mendukung tercapainya upaya pengurangan korupsi.Contohnya, pembayaran pajak online, pelayanan perijinan secara online, serta pelayanan terpadu satu pintu (PSTP) merupakan inovasi dalam menyederhanakan birokrasi, meningkatkan layanan publik dan sekaligus meminimalisir korupsi.
Secara keseluruhan, Jokowi-Ahok telah telah memulai “transformasi budaya” untuk mengurangi korupsi di Jakarta.
Menurut Anda, kasus-kasus korupsi sebelum Jokowi - Ahok apakah perlu diusut lagi untuk dibongkar?
Tentu saja kita tidak boleh mentolerir kasus-kasus korupsi, termasuk sebelum Jokowi-Ahok.Berbagai upaya,misalnya sanksi administratif dengan menonaktifkan pihak-pihak terkait dengan korupsi, serta upaya untuk mengembalikan uang hasil korupsi perlu dilakukan, karena tujuan utamanya adalah mengembalikan uang rakyat dan menimbulkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Namun Pemda DKI harus benar-benar cermat dalam menentukan kasus-kasus yang menjadi prioritas. Intinya, upaya pengungkapan kasus korupsi masa lalu jangan sampai menghambat Pemda DKI untuk mencapai tujuan perbaikan kinerja DKI ke masa depan.
Dinas Kesehatan, Pendidikan, PU, dan Perhubungan adalah empat dinas dengan anggaran terbesar. Apa pendekatan khusus yang harus dilakukan terhadap keempat dinas ini untuk mencegah korupsi?
Untuk mengatasi masalah korupsi di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, Jokowi-Ahok telah melakukan langkah-langkah inovatif, misalnya dengan meluncurkan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) serta perbaikan infrastruktur dan birokrasi untuk mendukung program ini. Penelusuran hambatan birokrasi dan korupsi bisa dilakukan dengan memonitor mata rantai proses pelaksanaan KJS dan KJP. Misalnya, jika ada rumah sakit yang belum dibayar, atau jika ada pasien yang ditolak, dan sebagainya. Sebagai program yang baru diluncurkan memang tentunya masih banyak perbaikan yang harus dilakukan. Dengan proses pengawasan, evaluasi dan aksi perbaikan yang terus menerus, simpul-simpul kemacetan karena birokrasi dan korupsi pada akhirnya akan dapat diatasi.
Tentang dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan, pengawasan, evaluasi dan aksi perbaikan lebih mudah dimonitor karena proyek-proyek di bidang ini banyak yang bersifat fisik. Sistem yang dibangun untuk mengurangi korupsi di bidang ini misalnya sistem pengadaan barang, spesifikasi proyek, proses seleksi proyek yang menggunakan dana APBD. Praktik-praktik seperti mark-up atau penentuan harga yang tidak wajar dapat diatasi dengan adanya kompetisi terbuka antar penyedia barang dan jasa, sehingga pemerintah dan rakyat bisa mendapatkan harga dan kualitas terbaik dari program Pemda DKI yang didanai APBD.
Bagaimana peran lembaga masyarakat untuk pencegahan korupsi di DKI? Ada kalanya terlihat justru abu-abu dan disebut-sebut juga ikut bermain?
Lembaga masyarakat dapat berperan dalam mendorong percepatan pencegahan korupsi dengan memantau kinerja Pemda dalam memberikan pelayanan masyarakat.Namun lembaga masyarakat juga mesti obyektif dalam dalam mengemukakan pendapat dan temuan mereka. Dengan kontribusi positif, lembaga masyarakat dapat membantu pengawasan dan memperlancar pencapaian Jakarta yang lebih baik bagi kita semua.
Soal macet dan banjir, apakah Anda yakin masalah ini akan teratasi pada era Jokowi - Ahok?
Saya yakin Jokowi-Ahok dapat mengurangi masalah banjir dan macet secara signifikan pada era mereka. Apakah masalah banjir akan diselesaikan secara tuntas pada era Jokowi-Ahok, sejarah yang akan mencatat. Namun saya melihat pasangan Jokowi-Ahok telah melakukan langkah-langkah berarti, dengan melaksanakan apa yang telah direncanakan.
Macet dan banjir adalah masalah yang sangat pelik.Saya mulai dari banjir.
Jakarta sudah kebanjiran sejak tahun 1932, dan problem ini semakin tahun semakin parah.Untuk menangani masalah ini, hal-hal yang telah dilakukan oleh Pemda DKI adalah pengembangan situ, waduk dan embung; normalisasi sungai dan saluran; pengembangan sistem polder; penguatan tanggul-tanggul; dan pembuatan sumur resapan yang melibatkan masyarakat. Penanganan Waduk Riario, Waduk Sunter, dan Waduk Pluit merupakan contoh dari keseriusan pasangan Jokowi-Ahok dalam menangani banjir.
Selain itu, pemda juga telah melakukan pengembangan tata ruang terbuka hijau, bahkan dengan membeli kembali lahan yang disudah diperuntukkan kepada pengembang.
Dalam jangka panjang, saya melihat bahwa Pemda DKI telah mencanangkan pembangunan deep tunnel dan bendungan laut di Jakarta Utara.
Masalah banjir memang multidimensi, misalnya, untuk menata Kali Ciliwung, Pemda harus memikirkan hajat hidup 34.000 KK yang tinggal di bantaran sungai tersebut. Beberapa pemecahan sudah dilakukan dengan membangun rumah deret di 100 lokasi dan merelokasikan tempat tinggal mereka. Namun tentunya ini perlu waktu untuk dapat ditangani secara tuntas.
Mengenai macet, saya juga sudah melihat langkah nyata.Dalam jangka pendek, simpul-simpul kemacetan seperti pasar tumpah dan PKL seperti di Tanah Abang telah tertangani dengan baik.Selain itu, telah juga dilakukan penegakan tertib lalu lintas dan peraturan di jalan raya, dengan menertibkan jalur busway, parkir liar dan terminal bayangan.
Dalam jangka panjang, Jokowi-Ahok sudah merealisir pembangunan MRT dan Monorail yang sudah lama direncanakan. MRT sejak 24 tahun yang lalu; monorail sejak 15 tahun yang lalu. Selain itu, Jokowi-Ahok juga merencanakan pembangunan rumah susun murah di tengah kota, sehingga para pegawai bisa naik sepeda atau jalan kaki ke tempat kerja, sehingga mengurangi polusi, serta pemborosan waktu dan energi.
Apakah Anda melihat strategi era Jokowi - Ahok sudah sesuai track untuk kerja besar dalam rangka mengatasi macet dan banjir?
Jokowi-Ahok sudah menjalankan tugasnya dalam memimpin Jakarta untuk mengatasi macet dan banjir.Untuk itu masyarakat harus berpartisipasi aktif, karena macet dan banjir adalah masalah bersama.
Ada beberapa hal yang dapat dilakukan Jokowi-Ahok dalam melibatkan masyarakat dan swasta. Pembangunan akan terlaksana secara berkelanjutan jika ketiga unsur bangsa, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat saling mendukung.
Saya yakin Pemda DKI telah mempunyai peta tentang daerah rawan banjir dan penyebabnya. Untuk itu, dalam menghadapi banjir 2013/2014, pemerintah sudah dapat melakukan proses mitigasi banjir dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkiraan waktu banjir, kemana mereka bisa mengungsi jika banjir datang, hotline yang bisa dihubungi, dan lainnya
Untuk upaya antisipasi ini, saya percaya bahwa pihak swasta akan rela membantu. Rata-rata perusahaan besar mempunyai dana “tanggung jawab sosial perusahaan” atau CSR yang diperuntukkan untuk tanggap bencana.
Yang penting, Pemda DKI bisa memberikan informasi tentang titik rawan serta kebutuhan apa saja yang diperlukan agar masyarakat dan swasta dapat bergotong royong dalam mengantisipasi dan mengatasi banjir bersama-sama tim Jokowi dan Ahok.
Dalam satu tahun ini Jokowi-Ahok telah menunjukkan keseriusan dan kinerja mereka dalam mengatasi masalah Jakarta.Hal ini merupakan hal penting dalam membangun semangat gotong royong masyarakat dan swasta dalam mengatasi masalah bersama. (jo-3)
Tentang Risa Bhinekawati lebih lanjut kunjungi:
http://bhinekawati.wordpress.com
Tidak ada komentar: