Dimarahi Jokowi, Kepala Dinas P2B DKI Malah Salahkan Kecamatan dan Kelurahan
7Eleven di Jalan Budi Kemuliaan yang disegel. Jokowi minta segera dibongkar, karena jika tidak akan meruntuhkan kewibaan pemerintah. |
Menurut Jokowi, Jumat (3/1), jika tidak dibongkar 7Eleven yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) itu sama artinya dengan tidak ada wibawa pemerintah. "Kalau sudah disegel harus dibongkar. Ini kok malah dibiarkan terus. Nggak ada wibawa pemerintah. Jadi harusnya kalau sudah jelas-jelas nggak ada IMB, ya ditebang. Kenapa dibiarkan?" kata Jokowi.
Menanggapi kekesalan sang gubernur, Kepala Dinas P2B DKI Jakarta I Putu Ngurah Indiana malah berdalih macam-macam, termasuk mempersalahkan pihak kecamatan dan kelurahan yang dinilainya tidak ikut mengawasi.
"Seharusnya pengawasan dilakukan pihak Kecamatan dan Kelurahan setempat. Mereka harus membantu pengawasan, kalau hanya menggantungkan pada Dinas P2B, maka dinas tidak akan mampu mengawasi puluhan ribu gedung di Jakarta," kata Putu.
Selain itu, dia juga mempersalahkan Kepala Sudin P2B Jakarta Pusat yang justru tidak segera menutup gerai itu.
“Seharusnya memang setelah bangunan disegel, maka aktifitas di dalam gedung tersebut tidak boleh ada. Mereka tidak boleh beroperasi atau tutup sementara. Kami sudah minta Sudin P2B untuk tutup sementara 7eleven tersebut,” kata Putu.
Sudin P2B Jakarta Pusat juga diminta untuk mengurus proses perizinan 7eleven Jalan Budi Kemuliaan tersebut. "Kepada pengelola sanksinya akan kami tutup paksa," sambung Putu.
Tapi persoalan ini dinilai menjadi menarik karena pihak 7Eleven justru menganggap persoalan penyegelan hanyalah kesalahpahaman dari pihak P2B. "Tadi sudah dihubungi P2B, tidak masalah kok, ini hanya kesalahpahaman," kata seorang petugas 7Eleven. (jo-7)
Tidak ada komentar: