KPK Tantang Pemprov DKI Laporkan Dugaan Korupsi Impor Bus China

Bus Kota Terintegrasi Busway

JAKARTA, JO- Dua pimpinan di Pemprov DKI Jakarta sudah bicara banyak soal ketidakpuasan terkait impor bus asal China. KPK sendiri menantang pihak Pemprov DKI untuk melaporkan masalah itu ke KPK kalau memang betul mau diusut.


Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat (14/2), untuk pengusutan lebih lanjut harus terlebih dahulu ada laporan melalui Pengaduan Masyarakat (Dumas) di KPK. Dari sana laporan akan ditelaah. Jika ditemukan dugaan korupsinya maka akan naik ke penyelidikan.

"Jadi silakan Pemprov DKI kalau menemukannya sampaikan saja ke KPK jika memang mau diusut," kata Johan Budi.

Persoalan pengadaan bus Transjakarta ini sebelumnya menuai kritik karena terdapat lima unit bus gandeng Transjakarta asal China dan 10 unit Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang bermasalah.

( Ke London? Cek Hotel, Bandingkan Tarif, dan Baca Ulasannya | Liburan ke Las Vegas? Cek Hotel, Bandingkan Tarif, dan Baca Ulasannya | Jalan-jalan ke New York City? Cek Hotel, Bandingkan Tarif, dan Baca Ulasannya | Nyari Hotel di Jakarta? Bandingkan Tarif, dan Baca Ulasannya | Ke Lombok? Cari Hotel, Bandingkan Tarif, dan Baca Ulasannya )

Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok) sudah meminta Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan penyelidikan tentang dugaan penyimpangan pada pengadaan bus-bus ini. Ada pun jumlah total bus yang masuk daftar investigasi yakni 90 bus Transjakarta dan 18 BKTP.

Menurut Ahok dirinya sudah memberi arahan spesifikasi terendah bus-bus yang boleh dibeli, namun tetap saja pihak Dishub membeli bus dari China dengan kualitas yang tidak sesuai.

Meski lapora tertulis pihak Inspektorat belum selesai, pada Jumat kemarin, Ahok sudah menerima laporan lisan bahwa benar bus-bus itu memang bermasalah. Sisi lemahnya juga ada di dalam kontrak pembelian. (jo-2)