Ini Pembelaan Suryadharma Ali soal Kisruh di PPP Terkait Prabowo

Suryadharma Ali

JAKARTA, JO- Hasil perolehan suara PPP pada Pemilu legislatif jauh dari harapan para pengurus dan kader partai ini. Namun soal kisruh, justru lebih heboh beritanya.

Hal itu terlihat dari pertemuan yang berlangsung di kantor DPP PPP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Selatan (Jaksel), hari ini. Antara kelompok yang pro-Suryadharma Ali dan yang kontra terlihat terlibat ketegangan.

Ketua DPW PPP Jawa Barat yang juga Bupati Bogor Rahmat Yasin yang satu barisan dengan Wakil Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi, misalnya, meminta Suryadharma Ali untuk mempertanggung jawabkan sikap Surya yang pro-Prabowo dengan menghadiri kampanye Partai Gerindra.

Tagihan Rahmat Yasin ini segera dibalas Ketua DPW PPP DKI Jakarta H Lulung yang membela Surya dengan mengatakan seharusnya pihak-pihak yang tidak sependapat dengan sikap Surya itu tidak lantas semena-mena membuat mosi tidak percaya. Sebab menurut H Lulung, semua ada mekanismenya.

Lalu apa kata Suryadharma Ali sendiri?

Menurut Surya, apa yang saat ini terjadi di internal PPP merupakan dinamika yang biasa. Semua pengurus, begitu Surya, bisa membuat manuver sesuai aspirasi yang berkembang.

Bahkan, kata Surya, kalau Emron Pangkapi mau merapat ke PDIP silakan saja, sebagaimana dirinya di acara Gerindra kalau dianggap mencari calon presiden sah-sah saja. Apalagi, larangan caleg PPP datang ke kampanye partai lain, tidak berlaku baginya yang adalah ketua umum, dengan alasan Surya memang bukan caleg, begitu juga Prabowo bukan caleg tapi capres.

"Jadi saya hadir di Gerindra itu tidak salah, tidak ada aturan yang saya langgar," kata Surya yang adalah Menteri Agama. "Saya bukan caleg, dan Prabowo juga bukan caleg."

Dia mengingatkan politik itu momentum, kalau kehilangan akan tertinggal. "Silakan simak pandangan pengamat soal pertemuan itu," kata Surya lagi.

Terkait mosi tidak percaya yang dimaksudkan untuk menggulingkan dirinya dari kursi ketua umum sebagaimana digulirkan Emron, Rahmat Yasin dan kawan-kawan, Suryadharma Ali menilai hal itu tidak berguna.

Kata Surya, untuk sebuah Musyawarah Luar Biasa (MLB) dibutuhkan 2/3 pengurus cabang melalui Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab), yang jumlah pengurusnya mencapai 510 anggota di seluruh Indonesia. MLB tidak bisa dilakukan 26 DPW, bahkan 1.000 DPW pun tidak bisa, karena memang bukan forumnya.

Dia lantas menyebut tindakan Emron, Rahmat Yasin dan kawan-kawan itu sebagai perbuatan makar sehingga layak diberi sanksi.

Selain itu, Surya juga menegaskan apa yang dilakukan itu tidak terpuji karena cabang-cabang PPP saat ini sedang disibukkan dengan perhitungan suara di TPS. "Cabang-cabang sedang sibuk mengurusi suara di TPS tapi DPW membuat keributan di media, apakah ini terpuji?" tanya Surya.(jo-10)