Sori Tidak Ada Bagi-bagi Kursi Kabinet, Membiasakan yang Benar Bukan Membenarkan Kebiasaan

Megawati Soekarnoputri dan Jokowi

JAKARTA, JO- Joko Widodo (Jokowi) rupanya tidak main-main dengan konsep koalisi rampingnya. Dia tidak ingin jika terlipih jadi presiden nanti dibelenggu banyak kepentingan politik.

Jokowi, begitu kata Juru Bicara PDI Perjuangan Eva Sundari di Jakarta, Kamis (17/4), justru akan mengisi kabinetnya dengan lebih banyak orang profesional daripada politisi partai politik, termasuk dari PDI Perjuangan sendiri.

"Sistem tawar-menawar jatah kursi menteri untuk parpol yang akan diajak berkoalisi dinilai tidak tepat, karena rawan benturan politik dalam perjalanan pemerintahan nanti. Jokowi tidak ingin kabinet mendatang kabinet bagi-bagi kursi timses, tapi kabinet kerja," kata Eva.

Ia pun meminta parpol yang ingin bekerja sama dengan PDI Perjuangan harus memahami tawaran koalisi dari Jokowi ini. Jokowi, begitu Eva, ingin membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

"Jokowi ingin membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan," katanya.

Jokowi berharap idenya ini mendapat dukungan rakyat dan media untuk menempuh jalan yang benar demi rakyat.

Ketua DPP PDI Perjuangan juga berpendapat sama. Menurutnya PDI Perjuangan tak khawatir dengan koalisi yang kerempeng. Menurutnya jumlah parpol koalisi bukan yang utama. "Jadi kuantitas itu tidak menjamin. Yang lebih menjamin adalah kualitas," begitu Maruarar.

Secara terpisah, Kamis malam, sejumlah tokoh partai Islam melangsungkan pertemuan di kediaman almarhum Hasyim Ning di Jalan Cikini Raya No24, Cikini, Jakarta Pusat.

Pertemuan ini dihadiri perwakilan dari 5 partai berbasis Islam yaitu PAN, PKS, PKB, PPP dan PBB, serta perwakilan ormas Islam. Hanya saja tidak ada Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Umum PBNU Said AqilSiradj, dan tokoh lain seperti Jusuf Kalla di sana. Termasuk tidak ada Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali.

Dalam pertemuan itu, Ketua MPP PAN Amien Rais menolak gagasan koalisi Poros Tengah dan mengusulkan nama koalisi 'Indonesia Raya'.

Pertemuan ini diakui hanya permulaan dari serangkaian pertemuan-pertemuan berikutnya. (jo-10)