Gerindra Masih Desak Jokowi Mundur, PDIP Tetap Bilang Tidak Perlu
![]() |
Prabowo Subianto dan Joko Widodo |
Menurut Taufik, hal itu perlu dilakukan Jokowi dengan menimbang banyaknya kebijakan yang harus ditandatangani oleh Joko Widodo (Jokowi) selaku Gubernur DKI Jakarta.
"Misalnya ada MOU atau perubahan APBD, itukan yang tanda tangan ya gubernur. Kalau nggak ada gubernurnya siapa yang tanda tangani. Apalagi sekretaris daerah nggak ada, wakilnya (wagub-Red) sebagai Plh terbatas, jadi seharusnya Jokowi mundur dari gubernur," katanya pada acara Dialog Interaktif Pilpres 2014 bertempat di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (14/5).
Selain itu, Taufik merasa khawatir, pengambilan cuti Jokowi dalam ajang Pilpres 2014 membuat Jakarta semakin amburadul. "Saya khawatir, selama Jokowi cuti, Pemprov DKI cuma gaji pegawai yang masuk rutin tanpa menindaklanjuti setiap kebijakan strategis yang ada," jelasnya.
Secara terpisah, menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Syahrial kepada wartawan mengatakan, Jokowi tidak perlu mundur dari jabatan gubernur. Ia juga meyakini jikalau Jokowi mundur pasti DPRD tidak setuju.
"Undang-undang juga mengatur cuti selama mengikuti proses capres tersebut. Cukup cuti saja, Sebab belum tentu, kalau Jokowi mundur dikasih sama DPRD," tandasnya di Gedung DPRD DKI. (hw)
Tidak ada komentar: