Presiden Larang Menteri Main Ganti Eselon I dan Dirut BUMN

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

JAKARTA, JO- Selain mewanti-wanti agar menteri yang terlibat tim sukses capres-cawapres untuk mundur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mengingatkan kepada menteri untuk tidak asal mengganti pejabat eselon I dan direktur utama BUMN pada masa pemerintahan yang hanya 4,5 bulan ini.

Peringatan itu disampaikan SBY dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/6).

"Jangan asal copot, karena timingnya tidak terpat," tegas SBY.

Secara etika dan logika, begitu Kepala Negara, keputusan strategis berjangka waktu menengah dan panjang termasuk penentuan pejabat utama , presiden dan pemerintahan mendatanglah yang lebih memiliki hak dan yang akan menentukan.

Dikatakan, pergantian boleh dilakukan jika terpaksa, misalnya ada pejabat eselon satu yang memasuki masa pensiun atau ada masalah lain yang serius. Jika kondisinya seperti itu, maka boleh dilakukan.

SBY juga meminta para Menteri belajar dari pengalaman tahun 2009 lalu, para Menteri dan anggota Kabinet tidak mengambil keputusan strategis sebelum dikonsultasikan dan dilaporkan kepada Presiden.

"Misalnya di bidang energi dan pertambangan, mungkin kontrak, perizinan, mungkin kehutanan. Kita punya pengalaman 2009 dulu. Bidang perdagangan, dan bidang usaha bumn. Ini contoh, masih ada yang lain," katanya.

Presiden lalu meminta para anggota kabinetnya untuk berkonsentrasi pada pekerjaan di kementerian masing-masing.

Disebutkan juga, ada 10 kementerian pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang berkinerja buruk. Karena itu, SBY meminta jajaran Menteri Koordinator akan memberikan konseling untuk meningkatkan kinerja.

Kinerja itu, berdasarkan laporan hasil evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), buruknya kinerja ke-10 kementerian karena para menteri sibuk mengurus tugas di luar kementerian. (jo-10)

Wisata ke New York? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya