SBY Teken PP Legalkan Aborsi untuk Korban Perkosaan dan Kedaruratan

Ilustrasi

JAKARTA, JO- Sebuah Peraturan Pemerintah (PP) yang melegalkan tindakan aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis dan hamil akibat perkosaan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

PP tersebut adalah PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang dikeluarkan pada 21 Juli 2014 lalu. PP itu merujuk pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36/2009, khususnya pasal 75 ayat (1) yang menyebut bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi terkecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis, dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Menurut PP ini, tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: a. Indikasi kedaruratan medis; dan b. Kehamilan akibat perkosaan.

Kehamilan akibat perkosaan disebutkan dalam pasal 35 PP ini merupakan kehamilan akibat hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan: a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan b. keterangan penyidik, psikolog atau ahli lain mengenai dugaan adanya perkosaan.

Disebutkan juga aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

Pasal 21 ayat (2) PP itu berbunyi: "Tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir”.

Indikasi kedaruratan medis dimaksud meliputi: a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau b. Kesehatan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

Sementara pada pasal 33 ayat (1,2) disebutkan: "Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh tim kelayakan aborsi, yang paling sedikit terdiri dari 2 orang tenaga kesehatan, yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan”. (jo-2)

Mengunjungi London? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya | Wisata ke New York? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya | Jalan-jalan ke Las Vegas? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya