APBD Sering "Diubah-ubah" Jadi Alasan Ahok Ngotot dengan E-Budgeting

Ilustrasi

JAKARTA, JO- Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) memberikan sejumlah alasan mengapa dirinya ngotot untuk memakai format baru dengan e-budgeting meskipun Kemendagri sudah menolaknya.

Selain alasan tidak perlu lagi tanda tangan pimpinan DPRD di setiap lembar APBD itu, Ahok menyebut upaya "mengubah-ubah" anggaran bisa dicegah.

Ahok menyebut pengalaman selama dua anggaran sebelumnya yakni 2013 dan 2014. Anggaran itu ternyata membuka peluang bagi oknum dewan untuk memasukkan program titipan ke dalam APBD DKI.

Cek Hotel di Jakarta, Bandingkan Tarifnya | Cek Hotel di Parapat, Danau Toba, Bandingkan Harga dan Baca Ulasannya | Cek Hotel di Bandung, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya | Cek Hotel di Surabaya, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya

“APBD 2013 dan 2014 kita ditipu. Sudah dibahas tapi coret lagi. Masa staf DPRD ketik masih dicampuri, makanya SKPD sering kaget. Kita tidak masukkan muncul, malah yang kita minta hilang,” ujarnya.

Dampaknya, banyak program pembangunan yang diusulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dalam APBD hilang mendadak.

Ahok sudah melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditindaklanjuti dengan menginstruksikan Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil.

“Menko Perekonomian minta Mendagri mengikuti format e-budgeting DKI, karena ini akan menjadi model nasional. Kalau tidak, kita bisa ditipu lagi kayak dulu, sama saya dua tahun ditipu. Saya cuma lima tahun jadi gubernur,” jelasnya. (jo-3)

Mengunjungi London? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya | Wisata ke New York? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya | Jalan-jalan ke Las Vegas? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya