Besok, DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Hak Angket

DPRD DKI Jakarta

JAKARTA, JO- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan menggelar rapat paripurna perihal pengesahan Panitia Hak Angket APBD DKI 2015 pada Selasa (24/2) besok.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengaku telah mengumpulkan tanda tangan 75 persen dari anggota delapan fraksi DPRD DKI sebagai persetujuan penggunaan Hak Angket, artinya DPRD telah memenuhi syarat pengajuan hak angket.

“Kemungkinan besar, rapat paripurna pengesahan panitia dan ketua hak angket akan dilakukan pada Selasa besok," kata Taufik di Jakarta, hari ini.

Dikatakan, setelah paripurna, panitia Hak Angket yang berjumlah sekitar 33 anggota dari delapan fraksi itu akan menyelidiki kesalahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Mereka diberi waktu hingga dua bulan atau 60 hari dalam melakukan penyelidikan.

“Meski diberi waktu 60 hari namun DPRD akan mempercepat proses penyelidikan menjadi 30 hari,” ucap Taufik yang adalah politisi Partai Gerindra ini.

Hak Angket merupakan hak yang dimiliki anggota dewan untuk melakukan penyelidikan terhadap sebuah kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Cek Hotel di Jakarta, Bandingkan Tarifnya | Cek Hotel di Parapat, Danau Toba, Bandingkan Harga dan Baca Ulasannya | Cek Hotel di Bandung, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya | Cek Hotel di Surabaya, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya

Menurut Taufik, pengajuan APBD DKI 2015 oleh Pemprov DKI kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyalahi peraturan yang ada. Sebab, APBD diajukan tanpa pembahasan bersama DPRD DKI.

Dokumen APBD yang dikirimkan Ahok ke Kemendagri sangat berbeda dengan dokumen APBD yang disahkan dalam paripurna. APBD yang diserahkan itu berisi lampiran awal yang belum dibahas oleh anggota komisi. Itu jelas pelanggaran hukum karena kami punya hak budgeting.

Menurut Ahok, kisruh APBD 2015 antara eksekutif dan legislatif ini sebenarnya permasalahan sederhana, yakni banyak program usulan DPRD yang tidak diterima oleh Pemprov DKI.

Ahok menegaskan tetap akan menggunakan e-budgeting dalam penyusunan APBD DKI, sehingga jika nantinya ada program yang dirasa tidak masuk akal, pihak-pihak yang memiliki wewenang, seperti dirinya, bisa langsung mencoretnya.

Ia berharap Kemendagri bisa menerima konsep e-budgeting yang dibangun DKI. (amin)

Mengunjungi London? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya | Wisata ke New York? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya | Jalan-jalan ke Las Vegas? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya