JK Tidak Mau Jadi Ketua Dewan Penasihat Golkar

Jusuf Kalla

JAKARTA, JO – Beralasan ada komitmen jika sudah ada di pemerintahan tidak boleh mengurus partai, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menolak tawaran sebagai Dewan Penasihat Partai Golkar yang kepengurusannya disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

JK juga berterima kasih atas dukungan yang didampaikan Agung Laksono kepada pemerintah, namun dukungan itu menurutnya tanpa ada tawaran untuk menduduki kursi di eksekutif.

Kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/3), JK menyebut antara dirinya dengan Aburizal Bakrie (Ical) dulu selalu bertemu dan berdiskusi untuk bangsa. Karenanya, hal itu tidak ada hubungan Golkar merapat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) atau tidak.

“Kami sudah berkomitmen yang di pemerintahan tidak boleh mengurus partai lagi,” kata Kalla.

Sebelumnya Menkumham Yasonna H Laoly mengeluarkan surat yang mengakui kepengurusan partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono. Keputusan itu berdasarkan putusan Mahkamah Partai Golkar yang sudah bersidang sebelumnya, meskipun pihak Ical menyebutnya bias.

Pihak Ical malah mengadukan Partai Golkar hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono ke Bareskrim Polri, terkait tudingan pemalsuan dokumen dalam pelaksanaan Munas Ancol. (jo-2)