Sampaikan LKPj, Walikota Depok Akui Banyak Pembangunan Harus Dibenahi

DPRD Kota Depok

DEPOK, JO- DPRD Kota Depok menggelar rapat paripurna istimewa masa sidang ke-II 2014-2015 menyampaikan catatan dan rekomendasi hasil pembahasaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Depok 2014.

Sidang dipimpin Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo, didampingi para Wakil Ketua dan anggota DPRD, Walikota Depok, Wakil Walikota, Sekda, camat, lurah, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pimpinan lembaga pemerintahan di luar Pemkot di ruang sidang paripurna istimewa DPRD Depok, pada Selasa (28/4).

Lewat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Depok 2014, Nur Mahmudi menyampaikan masih banyak program belum terlaksana. Jajaran Pemkot Depok terus membutuhkan kritik dan saran.

Ketua Pansus LKPj Edi Sitorus menyatakan hakekatnya LKPj adalah informasi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) satu tahun anggaran untuk dinilai, dievaluasi, dan dianalisa.

Dia menambahkan, jajaran Pemkot Depok diberi saran atau koreksi terhadap kinerja penyelenggarannya pada tahun yang telah berjalan untuk perbaikan di tahun berikutnya.

“Banyak program yang belum terealisasi dengan baik; infrastruktur, pengangguran, perekonomian, dan sosial,” kata Edi.

Sementara itu, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan bahwa kondisi saat ini masih banyak program belum terlaksana. Oleh karena itu, akan diteruskan untuk Depok lebih baik dan sejahtera.

“Kami sadari bahwa banyak pembangunan di Kota Depok harus dibenahi. Selain itu, kritik dan koreksi sangat membantu pemerintah untuk memberikan pelayanan dan membangun cita-cita kota ini,” kata Nur.

Lebih lanjut Nur menambahkan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saat ini sudah mudah untuk pembayaran secara online. “Dengan itu, mempermudah pendapatan yang lebih baik lagi,” ucapnya. (gayus)