DPR Usul Pengawasan SDG's dan Insiatif IPU terkait Calon Sekjen PBB
 |
| Delegasi DPR ke 133rd IPU Assembly and Related Meetings di Jenewa, Swiss, terlihat Evita Nursanty (kedua dari kiri), Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan Ketua BKSAP Nurhayati Assegaf |
Hal itu disampaikan anggota DPR RI yang juga anggota tetap Inter-Parliamentary Union (IPU) Standing Committee on United Nations Affairs, Evita Nursanty,MSc dalam pernyataan tertulis yang diterima wartawan di Jakarta, hari ini, terkait pelaksanaan the 133rd IPU Assembly and Related Meetings di Jenewa, Swiss, 15-21 Oktober 2015.
Evita Nursanty, yang juga anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, mengatakan, dirinya sudah mengusulkan agar pelembagaan pengawasan SDGs di IPU dapat dihasilkan menyusul hasil KTT Pembangunan Berkelanjutan dan juga 4th World Conference of Speakers of Parliament yang baru saja diadakan di New York, AS.
“Melembagakan mekanisme pengawasan SDGs di IPU sangat penting. Kita usulkan model mekanisme untuk melakukan review pelaksanaan di setiap negara. Kita sendiri di BKSAP DPR sudah memiliki kelompok kerja SDGs dengan berbagai kegiatan pendukungnya," kata Evita Nursanty terkait SDGs dan Parliamentary Hearing di PBB tahun 2016.
Evita juga menyinggung mengenai rencana pemilihan Sekjen PBB menyusul berakhirnya jabatan Ban Ki-moon pada 2016 mendatang. Dia mengusulkan agar Sekretariat Jenderal IPU untuk membuat inisiatif baru berkaitan dengan pemilihan sekjen PBB itu.
"Kita usulkan proses inklusif dan transparan harus menjadi bagian dari rekomendasi IPU," katanya.
Dua hal penting ini pun diusulkan, yakni meminta agar ada sesi pertemuan semua kandidat sekjen PBB dengan IPU. Kedua, DPR RI berpendapat pemilihan kandidat itu harus mengacu kepada manfaat.
"Wacana penghapusan rotasi geografis untuk pemilihan Sekjen PBB, dan lainnya harus lebih kemanfaatannya dan menghapuskan transaksi-transaksi lainnya," katanya.
Sebelum ke Yogyakarta, Cek Dulu Tarif Hotel dan Ulasannya Ke Bandung? Cek Dulu Hotel, Tarif dan Ulasannya Disini Cek hotel di Lombok, bandingkan harga dan baca ulasannya Liburan ke Surabaya? Cari hotel, bandingkan tarif dan baca ulasannya Cek hotel di Parapat, Danau Toba, bandingkan harga dan baca ulasannya
Delegasi DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon (Gerindra), dengan anggota delegasi Ketua BKSAP Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf (Partai Demokrat), Evita Nursanty (PDI Perjuangan), Nazarudin Kiemas (PDI Perjuangan), H Hamdhani (Partai Nasdem), Okky Asokawati (PPP), Jazuli Juwaini (PKS), Dwi Aroem Hadiatie (Golkar) dan Alimin Abdullah (PAN).
Selain pembahasan isu SDGs dan posisi IPU di PBB, the 133rd IPU Assembly and Related Meetings juga membahas pengungsi, diskusi tentang peran Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa internasional, kontraterorisme, perlindungan privasi dan kebebasan pribadi di era digital, dan juga peranan perempuan dalam pembangunan.
Mengenai keterlibatan wanita Indonesia dewasa ini dalam pembangunan, Evita Nursanty menyebut terjadinya penguatan khususnya dalam rangka legislasi untuk pemberdayaan perempuan di Indonesia, termasuk keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian.
“Keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan di Indonesia makin luas, dan peranannya makin luas, termasuk dalam proses perdamaian. Sebagai contoh keterlibatan perempuan Indonesia dalam misi perdamaian PBB. Saat ini ada 20 orang perempuan Indonesia tergabung dalam misi pasukan perdamaian PBB, ke depan jumlah akan 100 orang,” kata Evita.
Terkiat pengungsi, Evita menyebut, data Agustus 2015, total 13.110 orang pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Karena itu DPR mendesak para pihak dalam konvensi terkait pengungsi untuk memerhatikan pelaksanaan prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam proses pemukiman kembali, dan tidak ada pembedaan perlakuan berdasarkan ras, usia, jenis kelamin atau latar belakang agama tertentu.
Pernyataan ini juga telah disampaikan Ketua Delegasi DPR RI Fadli Zon sebelumnya dalam pidatonya. “Sama seperti di Eropa, Indonesia juga mengalami fenomena migrasi. Ini membutuhkan respon multilateral. Solidaritas internasional harus berada di garis depan menghadapi situasi kemanusiaan ini,” kata Fadli.
Menurutnya, masyarakat internasional harus bekerja secara kolektif untuk memecahkan Masalah ini, dan tidak harus meninggalkan beban ke negara manapun. (jo-2)
Tidak ada komentar: