Rekanan Tidak Minat Tender di Bagian Umum dan Protokol, Fasilitas tak Terurus

Taman tidak terawat di kantor Walikota Jakbar.

JAKARTA, JO - Kenaikan kurs dolar terhadap rupiah ternyata berimbas pula pada gagalnya penyerapan anggaran dan berbagai macam proyek pengadaan barang dan jasa yang sudah direncanakan Bagian Umum dan Protokol Kota Administrasi Jakarta Barat.

Rancangan anggaran yang tersedia sejak awal tidak bisa mengimbangi terhadap harga barang di pasar yang melambung tinggi. Selain itu peminat tender yang sudah dilelangkan oleh Pemprov DKI melalu ULP tidak diminati oleh pihak ketiga. Hal itu disebabkan sistem yang diterapkan Pemprov DKI dapat mengancam kenyamanan dalam mengelola APBD.

Tidak terserapnya anggaran di Bagian Umum dan Protokol Kota Adm Jakarta Barat juga menimbulkan berbagai masalah terutama sarana dan prasarana di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat terancam rusak dan tidak terawat.

Diantaranya seperti taman terlihat kering kerontang karena tidak disiram, saluran got mampet hingga menimbulkan bau menyengat, kemudian air conditioner (AC)yang tidak dingin, plapon yang rusak akibat rembesan AC, dan toilet maupun closed yang jarang dibersihkan dan sarana umum lainnya.

Tidak terawatnya sarana dan prasarana di lingkungan Pemkot Jakbar jelas bertolak belakang dengan misi dan visi Pemprov DKI yang selalu mengedepankan budaya kerja, hidup bersih dan sehat, dan pelayanan masyarakat yang maksimal.

Seorang nasabah Bank DKI, Steven, mengaku jijik untuk buang air di Kantor Wali Kota Jakarta Barat.

"Saya jijik buang air di sini, jorok,” ujar Steven, nasabah Bank DKI yang terletak di Gedung B kantor Wali Kota Jakarta Barat.

Menanggapi hal itu Kepala Seksi Rumah Tangga Bagian Umum dan Protokol Jakbar H Ahmad Hidayat, saat dikonfirmasi wartawan mengatakan bahwa rekanan tidak berminat mengikuti tender di Bagian Umum karena harga terhadap barang yang diminta ternyata tidak sesuai dengan harga hasil perencanaan.

“Terkait kebersihan dan perawatan kamar mandi atau toilet saat ini, anggaran untuk perawatan belum turun, sekalipun turun masih belum bisa dipergunakan, karena para peserta tender tidak mau mengalami kerugian akibat barang barang mahal,” jelas Ahmad.

Dikatakan Ahmad Hidayat, para rekanan itu bekerja dengan tujuan mencari untung, dan Gubernur tidak melihat dari sisi itu. Akibat kurs dolar yang tidak stabil, berdampak pada tidak adanya minat dari pihak ketiga untuk menjadi peserta tender.

“Jadi karena rekanan tidak berminat terhadap lelang makanya pekerjaan kita juga ikut mandeg semua,” ujar Ahmad Hidayat. (hery lubis)