Revolusi Mental, Stigma Polisi ‘Korup’ Harus Dihilangkan

Seminar Revolusi Mental di PTIK, Jakarta.

JAKARTA, JO - SESPIMTI Polri Dikreg 24 TA 2015 mengadakan acara Seminar dengan tema Polri Melayani dengan Revolusi Mental di Auditorium PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (27/10). Hadir sebagai pembicara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian dan Rhenald Kasali.

Perilaku korup masih menjadi stigma masyarakat yang sulit dihilangkan dari institusi kepolisian. Hal itu menjadi persoalan yang sudah sejak lama ingin diubah oleh institusi kepolisian sendiri sebagai bagian dari masyarakat.

Namun perubahan tersebut tak dapat dilakukan drastis. Pasalnya, sampai saat ini perilaku korup yang timbul di institusi Polri tidak lain disebabkan oleh kurangnya kesejahteraan anggota kepolisian.

Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Tito Karnavian mengatakan sebuah perubahan harus dibarengi dengan kesejahteraan para anggota agar mereka tenang dalam menjalankan tugas sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat.

“Masak, gaji jenderal kalah sama camat yang di Jakarta,” kata Irjen Tito, Selasa (27/10).

Sebelum ke Yogyakarta, Cek Dulu Tarif Hotel dan Ulasannya Ke Bandung? Cek Dulu Hotel, Tarif dan Ulasannya Disini Cek hotel di Lombok, bandingkan harga dan baca ulasannya Liburan ke Surabaya? Cari hotel, bandingkan tarif dan baca ulasannya Cek hotel di Parapat, Danau Toba, bandingkan harga dan baca ulasannya

Saat ini polisi sedikit banyak sudah menuju perubahan mental ke arah yang semakin baik. Tito menjelaskan, ada beberapa langkah yang dikepedankan untuk mengubah perilaku korup menjadi perilaku mengayomi.

Sejumlah langkah tersebut berupa perbaikan anggaran, peningkatan dalam bidang informasi dan teknologi serta perbaikan doktrin kepolisian yang memengaruhi mental para anggota.

“Kalau mentalnya baik, melayani dan melindungi juga baik,” jelas Tito.

Dalam kesempatan itu, Tito juga menanggapi data survei yang dikeluarkan lembaga survei barometer dua minggu lalu yang menyebutkan Polri, DPR dan DPRD sebagai lembaga yang tidak dipercaya publik.

“Disebutkan kalau Polri itu terkorup, terutama di bidang serse dalam penanganan pekara disebut ada praktik suap dengan tersangka dan pungli di jalan. Namun, yang perlu dicatat, dalam kurun waktu tiga tahun, Polri mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP),” tutup Kapolda Irjen Tito. (amin)