Dirjen Imigrasi dan BNN Bentuk Tim Pengawasan Orang Asing

Ronny F Sompie

JAKARTA, JO - Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumkan) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama meresmikan Sekretariat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Hal ini dilakukan untuk mengawasi masukannya warga negara asing (WNA).

Kerjasama ini sesuai dengan UU No6 tahun 2011 tentang keimigrasian, dimana pengawasan WNA dilakukan sejak mengajukan permohonan visa, masuk dan tinggal, hingga keluar dari wilayah Indonesia.

Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie mengatakan bahwa jumlah WNA yang masuk ke Indonesia mengalami peningkatan. Terutama sejak pemerintah memberlakukan bebas visa kepada 90 negara sahabat, pada tahun 2015.

“Setelah kebijakan itu diberlakukan, ada peningkatan 19 persen WNA yang masuk ke Indonesia, sejak bulan Oktober hingga Desember,” ujar Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie di Jakarta, Selasa (1/3).

Ronny menuturkan sepanjang tahun 2015 pihaknya telah melakukan pendataan dan penyelidikan terhadap WNA yang melakukan pelanggaran administrasi Imigrasi. Hasilnya ada sebanyak 255 berkas perkara yang terkumpul dan 29 di antaranya telah mendapat keputusan tetap.

Berdasarkan data pihak Imigrasi jumlah WNA di Jakarta mencapai 48.500 orang, untuk itu diperlukan pengawasan secara maksimal. Dan, sepanjang tahun 2015 pihak Imigrasi telah mendeportasi 16.000 WNA, karena melakukan pelanggaran administrasi keimigrasian.

“Ketika WNA berada di Indonesia, mereka tidak bermanfaat dan merugikan. Maka WNA akan dipulangkan ke negara mereka masing-masing,” katanya.

Untuk itu sebagai langkah antisipasi pengawasan dan penindakan, Ronny mengatakan pihaknya akan memaksimalkan sistem online yang sudah dikembangkan di seluruh kantor imigrasi di Indonesia. Hal ini sekaligus bentuk persiapan menyambut pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Imigrasi dibantu sistem online dan pemeriksaan di 131 Kantor Imigrasi diseluruh Indonesia,” papar Ronny.

Pihaknya juga bekerjasama dengan pihak aparat penegak hukum, jika terdapat target operasi. Hal ini dilakukan untuk melakukan sinergi dengan lembaga lain dan menyingkirkan ego sektoral. (amin)

Sebelum ke Yogyakarta, Cek Dulu Tarif Hotel dan Ulasannya Ke Bandung? Cek Dulu Hotel, Tarif dan Ulasannya Disini Cek hotel di Lombok, bandingkan harga dan baca ulasannya Liburan ke Surabaya? Cari hotel, bandingkan tarif dan baca ulasannya Cek hotel di Parapat, Danau Toba, bandingkan harga dan baca ulasannya