Musrenbang Pemkot Jakbar, Ahok: Usulan Prioritas Jangan Disogok

Basuki T Purnama (Ahok) saat menghadiri Musrenbang
Tingkat KotaAdministrasi Jakbar, hari ini. (foto: jo-6)

JAKARTA, JO- Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2017 tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat (Jakbar) di Ruang Pola lantai 2 Kantor Walikota Jakbar, Senin (4/4).

Dimulai pada pukul 15.00 WIB, Ahok didampingi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saifullah, Walikota Jakbar H Anas Effendi.

Dalam kegiatan musrenbang ini, Ahok sempat menyindir Sudin UMKMP Jakbar ketika melihat susunan usulan anggaran koperasi. "Kalau bekerja pakai pikiran cara lama itu sama saja tidur. Buatlah usulan anggaran yang skala prioritas," kata Ahok.

Tidak hanya itu, Ahok juga menegaskan untuk seluruh lurah dan camat agar mendengarkan keluhan warganya dari Qlue, jadi jangan main-main karena setiap hari raport mereka atau siapa yang bekerja dan yang tidak bekerja pasti dilihat di HP gubernur.

"Kita ini adalah pelayan. Saya juga bekerja siang malam. Jadi seluruh pegawai harus bisa merubah cara kerja, jangan main politik sebab PNS tidak boleh berpihak kepada siapa siapa kepada saya sekalipun," ujarnya.

Menurut Ahok, lurah dan camat yang tidak mau kerja dengan baik akan dilakukan cuci gudang. Sebaliknya jika lurah dan camat mengurus warganya dengan baik maka akan dinilai baik.

"Saya juga ingin aparat RT dan RW adalah orang-orang yang memperhatikan warganya," kata Ahok.

Dia juga menghimbau agar RW yang menyediakan maupun menyewakan tempat PKL di atas lahan fasos fasum (jalur hijau). Jika itu terjadi, kata Ahok, dirinya akan mencopot. "Akan saya copot karena kita yang bisa memecat bukan preman. Saya melihat di Jakbar paling banyak laporan warga masalah PKL," sambungnya.

Ahok juga meminta kepada Sudin PU Air Jakbar agar memaksimalkan sarana prasarana milik Pemprov DKI untuk mengatasi banjir tidak perlu lagi menggunakan sarana milik swasta.

"Semua sarana sudah dilelangkan menggunakan harga yang terukur sesuai e-bugeting.Kita tidak butuh lagi kontraktor abal abal karena semuanya sudah lelang dan harga terukur," ucap Ahok lagi.

Begitu juga usulan anggaran pembangunan sekolah. Ahok mengaku tidak mau lagi melihat ada sekolah jelek dan masalah anak-anak yang membutuhkan sekolah luar biasa (SLB) di Jakbar.

Kepada Sudin Pertamanan untuk pembebasan lahan dia meminta harus hati hati sebab banyak lahan yang bermasalah. Begitu juga dengan masalah izin mendirikan bangunan (IMB), dengan menegaskan oknum PNS tidak boleh mengurus IMB maupun membekingi bangunan yang bermasalah.

"Tidak perlu lagi mencari uang tambahan karena upah kerja kita sudah di atas rata-rata dari pegawai swasta. Kalau masih ada yang bermain akan saya sikat abis,saya copot jabatannya tidak dapat TKD hanya mendapatkan gaji saja, kalau ada yang mau silahkan saya copot," tegas Ahok.

Walikota Jakbar H Anas Effendi menambahkan, program prioritas dalam usulan musrenbang wilayah Kota Jakbar fokus terhadap pembangunan sekolah yang tidak layak digunakan, pembangunan kantor-kantor kelurahan, penambahan layanan kesehatan seperti pembangunan puskesmas, peningkatan pelayanan publik serta pembangunan RPTRA, menindak lanjuti pembangunan sheet pile yang belum tuntas dikerjakan dan lainnya.

"Harapan kami usulan pembangunan ini akan dikerjakan sampai tuntas," tandasnya. (jo-6)


Sebelum ke Yogyakarta, Cek Dulu Tarif Hotel dan Ulasannya Ke Bandung? Cek Dulu Hotel, Tarif dan Ulasannya Disini Cek hotel di Lombok, bandingkan harga dan baca ulasannya Liburan ke Surabaya? Cari hotel, bandingkan tarif dan baca ulasannya Cek hotel di Parapat, Danau Toba, bandingkan harga dan baca ulasannya