Satpas SIM Daan Mogot Razia Calo
 |
| Iptu Iwa Awaludin |
Kepala Urusan Administrasi Satpas SIM Daan Mogot Iptu Iwa Awaludin didampingi Tim Khusus yang dipimpin Iptu Muryadi, mengatakan delapan orang perantara yang ditangkap itu masih mengikuti proses pemeriksaan secara intensif oleh pihaknya.
Apabila terbukti sebagai calo maka pihaknya akan memberikan sanksi tegas terhadap mereka dengan tak boleh memasuki kawasan Satpas SIM Daan Mogot.
"Kami melakukan kegiatan sesuai atensi pimpinan, agar masyarakat tak terganggu adanya aktifitas orang-orang yang tak berkepentingan," kata Iwa, Selasa (3/5).
Apabila, korban merasa perbuatan calo merasa dirugikan maka korban dapat melaporkan itu ke Polsek Cengkareng untuk diproses secara hukum. Untuk sanksi hukum, kata dia, dikembalikan kepada korban.
"Kami mengimbau agar masyarakat tak menggunakan calo, karena kita selalu memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan prosedur yang ada," ujarnya.
Modusnya perantara atau calo, mereka menghampiri masyarakat yang akan mengurus SIM dan mengiming-imingi bantuan dipercepat pembuatannya.
Para oknum calo itu beraksi di dalam lingkungan Satpas. Kebanyakan mereka menawarkan jasanya di sekitar loket tes kesehatan, tempat pertama yang harus didatangi untuk membuat SIM.
"Sini dibantuin Rp 650.000, saya ambil Rp 50.000 aja," kata Suyoto salah satu perantara yang diamankan.
Tarif pengurusan SIM C melalui calo berkisar Rp 600.000. Dengan tarif tersebut, oknum calo memastikan pengurusan SIM jadi dalam waktu satu hari.
Untuk mendapatkan pelanggan, Suyoto pekerja interior ini mengaku bukanlah calo, namun hanya dimintai tolong oleh para tetangga yang tidak memiliki waktu untuk mengurus SIM. Hasil yang didapat dari jasa perantara yang dilakukan, Suyoto tidak pernah mematok harga.
"Paling dari satu orang, saya hanya dapat Rp 50 ribu saja mas. Saya punya pekerjaan, karena sehari-hari saya interior," jelasnya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta agar kualitas pelayanan publik ditingkatkan. Presiden tidak ingin rakyat mengeluh tentang pelayanan yang lamban, berbelit-belit, dan diwarnai pungutan liar (pungli).
"Saya tidak ingin lagi mendengar keluhan di rakyat mengenai pelayanan publik. Dioper sana-sini, berbelit-belit, tidak jelas waktu dan biaya mahal," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas soal peningkatan pelayanan publik di Kantor Presiden, beberapa hari yang lalu.
Presiden melanjutkan semuanya praktek percaloan dan pungli harus hilang, kurangi sebanyak-banyaknya dan hilangkan. (amin)
Sebelum ke Yogyakarta, Cek Dulu Tarif Hotel dan Ulasannya Ke Bandung? Cek Dulu Hotel, Tarif dan Ulasannya Disini Cek hotel di Lombok, bandingkan harga dan baca ulasannya Liburan ke Surabaya? Cari hotel, bandingkan tarif dan baca ulasannya Cek hotel di Parapat, Danau Toba, bandingkan harga dan baca ulasannya
Tidak ada komentar: