Sistemnya Bagi Hasil, Lahan Kosong Sengketa akan Dikelola Petani di Jakarta

Petani di Jakarta (Ilustrasi)

JAKARTA, JO- Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pengelolaan lahan kosong bersengketa menjadi lahan pertanian. Sistem bagi hasil pun disiapkan dengan proporsi 80 persen untuk petani dan 20 persen untuk pemprov.

Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) di Jakarta, Senin (17/10).

Menurut Ahok, pengelolaan lahan pertanian akan melibatkan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP).




Agar warga yang bertani di lahan sengketa itu semakin sejahtera, Ahok juga telah meminta Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta membentuk sebuah koperasi.

"Nantinya dana bagi hasil bagian Pemda akan digunakan untuk koperasi. Tapi saya minta ‎jangan dibentuk dulu koperasi kalau warga yang bertani belum ada," kata Ahok.

Pada bagian lain, Ahok juga mengatakan, akan mengeluarkan Surat Keterangan (SK) Gubernur untuk pemanfaatan lahan sengketa yang ada di wilayah kota.

"Ini buat wali kota ya. Kalau ada tanah sengketa, udah manfaatin saja. Jika yang bersengketa bilang bentar satu dua hari lagi ada putusan inkracht, bilang aja setelah ada putusan, kita tinggalkan itu lahan. Nanti saya terbitkan SK Gub-nya," kata Ahok.

Dikatakan, jika tanah sengketa itu dimanfaatkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk kegiatan positif warga. Selain itu juga bisa menguntungkan pemilik lahan nantinya.

"Kalau tanahnya dibikin tanam jeruk, inkracht terbit, kita langsung kasih tanah ke pemilik berikut tanamannya. Jadi Pak Wali enggak usah segan manfaatin lahan sengketa," ujar Ahok.(jo-3)

Sebelum ke Yogyakarta, Cek Dulu Tarif Hotel dan Ulasannya
Ke Bandung? Cek Dulu Hotel, Tarif dan Ulasannya Disini
Cek hotel di Lombok, bandingkan harga dan baca ulasannya
Liburan ke Surabaya? Cari hotel, bandingkan tarif dan baca ulasannya
Cek hotel di Parapat, Danau Toba, bandingkan harga dan baca ulasannya
Bengkulu yang Sedang Bersinar, Cek hotel dan baca ulasannya