Meralat Henry Yoso, Sekjen: PDIP tidak Meminta Pembubaran atau Pembekuan KPK

Hasto Kristiyanto
JAKARTA, JO- Pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat terkait pembekuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diralat DPP PDI Perjuangan.

Melalui sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, PDI Perjuangan menegaskan partainya tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan KPK.

"Partai tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan. Rekomendasi yang disiapkan partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi," kata Hasto, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/9/2017).

Sebelumnya, Henry Yoso yang juga anggota Pansus Angket KPK mengatakan, dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan itu butuh waktu lama.

Hotel Paling Romantis. Berapa Sih Tarifnya!! Hemat 25% untuk Setiap Hotel Tempat Anda Menginap & Baca Ulasannya
Cari Tahu Tarif Hotel Terkini di Medan
Cari Tahu Tarif Hotel Terkini di Palembang

"Maka, jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu," kata Henry seperti dikutip sejumlah media.

Hasto sendiri menginstruksikan seluruh anggota pansus dari fraksi PDI-P lebih mengedepankan gagasan positif terkait dengan fungsi pengawasan dan peningkatan kinerja KPK.

Dia juga menjelaskan, sejak awal angket KPK dijalankan sebagai mekanisme pengawasan DPR guna meningkatkan kinerja KPK serta mendorong kerja sama antarlembaga penegak hukum sehingga efektivitas pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan.

Namun dengan kewenangan yang sangat besar, dan pengalaman di masa sebelumnya, Hasto tidak menampik bahwa KPK ternyata bisa dipengaruhi oleh kepentingan di luarnya. "Mengingat kewenangan KPK yang sangat besar tersebut, maka mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kinerja KPK niscaya penting," ucap Hasto. (jo-2)


Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.