Kapolda Papua Sesalkan Politisi tidak Empati terhadap Warga Tembagapura yang Disandera KKB

Irjen Pol Boy Rafli Amar

JAKARTA, JO- Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar, Kamis (16/11/2017) menjelaskan kondisi terakhir yang dihadapi masyarakat sipil di Kampung Banti dan Kimbeli, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika.

Dia pun menyesalkan adanya pernyataan sejumlah politisi dan para tokoh masyarakat yang menyebut seolah-olah tidak terjadi intimidasi dan perlakuan tidak manusiawi lainnya yang dialami masyarakat

Berbicara kepada wartawan di Timika, Boy Rafli menegaskan pernyataan-pernyataan yang tidak obyektif tersebut menunjukkan tidak adanya rasa empati terhadap nasib seribuan warga Tembagapura yang kini terkurung dalam penguasaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa di Kimbeli dan Banti itu tidak ada masalah apa-apa. Sungguh mereka tidak berempati terhadap kondisi obyektif yang dialami oleh masyarakat. Mereka hanya melihat dari perspektif yang lain saja," kata Boy Rafli saat menggelar konferensi pers bertempat di Hotel Rimba Papua, Timika.

Mantan Kadiv Humas Polri itu, seperti dikutip Antara, menilai ada sejumlah pernyataan yang dilontarkan para politisi dan tokoh masyarakat yang justru menguntungkan posisi KKB.

Padahal, kiprah kelompok bersenjata tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat sipil, aparat keamanan maupun petugas pemerintah di wilayah itu.

"Sudah berapa banyak anggota kami yang gugur ketika harus mengamankan kondisi lingkungan yang ada dari pengaruh dan serangan KKB," jelas Kapolda.

Hotel Paling Romantis. Berapa Sih Tarifnya!! Hemat 25% untuk Setiap Hotel Tempat Anda Menginap & Baca Ulasannya
Cari Tahu Tarif Hotel Terkini di Medan
Cari Tahu Tarif Hotel Terkini di Palembang

Ia menambahkan, saat ini situasi dan kondisi yang dihadapi sekitar 1.300 warga sipil di Banti, Kimbeli, Opitawak, dan kampung-kampung sekitar itu semakin sulit dan mencekam.

Masyarakat setempat dibatasi atau dilarang dengan ancaman senjata api oleh KKB untuk pergi mengambil bahan kebutuhan pokok maupun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah di dekat Kantor Polsek Tembagapura.

"Dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak hidup manusia yang ada di situ yang dilakukan oleh KKB dengan larangan dan intimidasi yang mereka lakukan terhadap masyarakat," jelas Kapolda.

Aparat kepolisian bersama TNI, pemerintah daerah bersama para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama setempat terus berupaya mencari cara dan upaya bagaimana mengeluarkan seribuan warga sipil dari kampung-kampung sekitar Tembagapura dari cengkeraman KKB.

Hanya saja berbagai upaya tersebut hingga kini belum menuai hasil maksimal.

Bahkan tim negosiasi yang dikirim oleh aparat keamanan dan pemerintah seperti para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat tidak juga mampu meluluhkan hati para kelompok bersenjata yang disebut-sebut sudah bergabung dari berbagai tempat di seluruh Papua itu.

"Kami akan terus melakukan upaya-upaya penyelamatan nilai-nilai kemanusiaan yang saat ini terkoyak di Banti dan Kimbeli. Namun demikian kami juga mempertimbangkan faktor risiko bahaya yang dihadapi, apalagi berkaitan dengan keselamatan jiwa dan raga masyarakat yang ada di kampung-kampung itu," kata Kapolda. (jo-2)