Indonesia Dorong OKI Pastikan Ada "Open Debate" soal Palestina di DK PBB
 |
| Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wapres Jusuf Kalla dan Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan memberikan keterangan saat tiba di Jakarta usai mengikuti KTT Luar Biasa OKI di Istanbul, Turki membahas Palestina. |
Tiba sekira pukul 12.30 WIB di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kepala Negara dengan didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memberikan keterangannya.
Selain itu, tampak pula menyambut kedatangan Presiden dan Ibu Iriana, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Dalam keterangan persnya, Presiden berharap agar pertemuan tersebut menghasilkan tindakan nyata dan berharap negara-negara anggota OKI dapat mengupayakan perjuangan yang lebih dalam merespons situasi Palestina di Dewan Keamanan PBB.
"Di Dewan Keamanan PBB, negara-negara OKI harus dapat memastikan adanya pertemuan open debate mengenai situasi di Palestina," ujarnya.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyerukan agar negara-negara anggota OKI mendukung penuh upaya Palestina untuk mendapatkan status keanggotaan di sejumlah organisasi internasional. Dalam hal ini, negara-negara anggota OKI diharapkan untuk memulai lobi kepada negara-negara lain.
"Anggota OKI juga harus mendukung setiap pencalonan Palestina dalam keanggotaan di berbagai organisasi internasional dan negara OKI harus memulai lobi dukungan kepada negara-negara Gerakan Non-Blok," kata Presiden Jokowi.
Hotel Paling Romantis. Berapa Sih Tarifnya!!
Hemat 25% untuk Setiap Hotel Tempat Anda Menginap & Baca Ulasannya
Cari Tahu Tarif Hotel Terkini di Medan
Cari Tahu Tarif Hotel Terkini di Palembang
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menjelaskan bahwa KTTLB OKI yang dilaksanakan pada Rabu kemarin itu menghasilkan sejumlah kesepakatan.
"Pertama, menghasilkan resolusi OKI mengenai Al-Aqsa. Kedua, menghasilkan komunike final OKI, dan yang ketiga menghasilkan Deklarasi Istanbul," ucapnya.
Sebelumnya, saat berkesempatan untuk menyampaikan pidatonya dalam forum tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan enam poin penting terkait usulan sikap negara-negara anggota OKI. Keenam poin penting tersebut kembali disampaikan Kepala Negara saat memberikan keterangan pers di Jakarta.
"Pertama, OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral tersebut," ucapnya.
Menurutnya, solusi dua negara merupakan satu-satunya solusi yang dapat diterima di mana Jerusalem Timur ditetapkan sebagai ibu kota Palestina.
Kedua, Presiden Jokowi mengajak semua negara yang memiliki Kedutaan Besar di Tel Aviv, Israel, untuk tidak mengikuti keputusan AS memindahkan kedutaan ke Yerusalem. Ketiga, negara OKI dapat menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina.
"Keempat, bagi negara anggota OKI yang memiliki hubungan dengan Israel agar mengambil langkah-langkah diplomatik, termasuk kemungkinan meninjau kembali hubungan dengan Israel sesuai dengan berbagai resolusi OKI," Presiden melanjutkan.
Kelima, anggota OKI harus ambil langkah bersama tingkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatan kapasitas dan kerja sama ekonomi kepada Palestina. Keenam, OKI juga harus mampu menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral untuk mendukung Palestina. (jo-2)
Tidak ada komentar: