Kadis Perumahan: Masyarakat Penghasilan di Bawah Rp4 Juta Silakan ke Rusunawa

Anies Baswedan saat groundbreaking rusunami di Duren Sawit, Jakarta Timur.

JAKARTA, JO- Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengakui rumah DP nol rupiah di Klapa Village, Duren Sawit, Jakarta Timur hanya untuk warga DKI dengan penghasilan antara Rp4 juta sampai Rp7 juta.

Jika di bawah itu, maka Pemprov DKI Jakarta mempersilakan menempati rumah susun sewa (rusunawa).

"Dia bisa mencicil sepertiga dari penghasilannya. Rangenya itu antara Rp4 juta sampai Rp7 juta. Jadi jika penghasilannya sangat minim maka kami mempersilakan menempati rusunawa yang kami bangun," kata Agustino dalam talk show yang diadakan stasiun KompasTV, Jumat (19/1/2018).

Selain Agustino tampil juga pengamat popperti Panangian Simanungkalit dan juga pengamat perkotaan Azas Tigor Nainggolan.

Panangian sebelumnya mengatakan sambutan baik atas langkah DP 0 rupiah dari Anies-Sandi, namun dia berharap hal itu bisa dilakukan konsisten, berkelanjutan dan tidak berhenti hanya di Suren Sawit.

Baca hotel terbaik di Paris, tulis komentarmu
Bandingkan harga hotel dan reviewnya di New York City
Baca review rental liburan di seluruh dunia
Ada apa di London? Cari hotel termurah dan nyaman disana!


"Jakarta butuh ratusan ribu unit untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah. Jadi kalau yang dibangun hanya ribuan unit itu namanya pencitraan," kata dia.

Sementara Azas Tagor mengatakan, dengan penjelasan yang diberikan oleh pihak Pemprov DKI mengenai konsep DP 0 rupiah itu, tidak ada yang baru, sebab itu sama seperti konsep yang ada di pasar properti biasa yang ada selama ini.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menuturkan, agar pelaksanaan program ini berjalan dengan baik, selaku leading sector Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman akan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Skema pembayaran sedang disiapkan. Kita ingin memastikan skema pembayarannya cocok bagi MBR," kata Sandi.

Menurutnya, dalam program DP 0 rupiah juga akan dilakukan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat. Selain itu, kerja sama akan dilakukan dengan stakeholder lain seperti, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Real Estate Indonesia (REI), dan perbankan lainnya.

"Rencananya, pendaftaran pembelian unit hunian sudah dapat dibuka pada April 2018," ungkapnya. (jo-2)