Panglima TNI: Satgaskes TNI Vaksinasi 13.336 Anak di 224 Kampung Kabupaten Asmat

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memberikan keterangan eprs di Timika, Papua, Kamis (1/2/2017).

JAKARTA, JO- Satuan Tugas Kesehatan (Satgaskes) TNI Kejadian Luar Biasa (KLB) sudah melaksanakan vaksinasi terhadap 13.336 anak-anak di 224 kampung Kabupaten Asmat, Papua, termasuk mengatasi permasalahan gizi buruk.

Artinya, tahap awal penanganan KLB Campak sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh Satgaskes TNI secara umum sudah selesai, selanjutnya akan terus dilakukan proses penyembuhan dan pendampingan.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, SIP di hadapan awak media di Hotel Rimba, Timika, Papua, Kamis (1/2/2018).

“Pada dasarnya, apa yang dilaporkan Dansatgaskes TNI KLB kepada saya tentang wabah penyakit campak sudah selesai diatasi, namun masih perlu dipantau dan dimonitor agar wabah tidak muncul lagi ,” kata Panglima TNI.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, apa yang dilakukan oleh TNI, seperti menambah kekuatan dokter secara bertahap, sehingga nantinya dokter-dokter spesialis akan diprioritaskan pada kampung-kampung yang memang diperlukan.

Baca hotel terbaik di Paris, tulis komentarmu
Bandingkan harga hotel dan reviewnya di New York City
Baca review rental liburan di seluruh dunia
Ada apa di London? Cari hotel termurah dan nyaman disana!

“Selain itu, Tim Satgaskes TNI akan diperkuat dengan alat komunikasi yang dimiliki oleh TNI agar dapat membantu untuk memantau dari kampung ke distrik dan dari distrik ke kabupaten,” ujarnya.

Terkait transportasi di Kabupaten Asmat, Panglima TNI mengatakan bahwa walaupun ada tiga Heli TNI yang beroperasi, namun tidak semua kampung bisa dipakai untuk mendarat. Saat ini sudah masuk Kapal TNI Angkatan Laut yang relatif lebih kecil untuk membantu melalui sungai maupun rawa-rawa. “Lebih efektif menggunakan kapal untuk mendorong logistik dan pergeseran personel ke kampung-kampung yang memang diperlukan,” ucapnya.

Disisi lain, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menuturkan bahwa hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh TNI secara mandiri akan menjadi bahan laporan kepada Presiden RI untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial, Kesehatan, Dalam Negeri dan Kominfo. (jo-17)