Kabel Laut yang Harus Terpetakan, 85 Persen Rusak Akibat Tersangkut Kapal Ikan

Kapushidrosal Laksamana Muda TNI Dr Ir Harjo Susumoro pada rapat koordinasi data fiber optic SKKL di Batam, Kamis (5/4/2018).

BATAM, JO - Sebagai negara kepulauan yang mempunyai perairan yang luas, Indonesia memiliki tantangan tersendiri terhadap penggelaran kabel laut yang menghubungkan tidak hanya antarpulau di Indonesia, bahkan antar negara di dunia. Terlebih penggunaan layanan internet terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Pada rapat koordinasi data fiber optic System Komunikasi Kabel Laut (SKKL) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Infromasi (Kemkominfo) pada hari Kamis (5 /4/2018) di Batam, yang dihadiri oleh anggota Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut (Askalsi).

Kapushidrosal Laksamana Muda TNI Dr Ir Harjo Susumoro, SSos, SH, MH, pada kesempatan itu memaparkan bahwa kurang lebih 85 persen kabel bawah laut rusak akibat dari tersangkut kapal ikan yang sedang menangkap ikan dengan trawl dasar dan tersangkut jangkar saat kapal berlabuh jangkar. Sisanya kerusakan kabel bawah laut diakibatkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya.




Kabel komunikasi bawah laut merupakan salah satu wahan vital dalam mendukung komunikasi, maka jika terjadi kerusakan dan putus maupun rusak tentu saja tidak hanya akan merugikan pemilik maupun operator kabel komunikasi bawah laut itu, akan tetapi juga mempengaruhi ekonomi dunia. Jaringan internet akan mati dan tidak lancar bahkan jaringan kamunikasi transaksi perbankan akan mengalami gangguan.

Oleh sebab itu, pengammbaran posisi kabel komunikasi bawah laut pada Peta Laut dan Electronic Navigational Chart (ENC) sudah bukan hal yang harus ditawar-tawar lagi. Seluruh pengguna laut menggunakan peta laut dan ENC akan mengetahui keberadaan kabel komunikasi bawah laut itu jika tergambarkan pada peta laut dan ENC, sehingga kabel tersebut akan terlindungi dari bahaya kerusakan.

Selain itu, menurut Laksda TNI TNI Dr Ir Harjo Susumoro, SSos, SH, MH keberadaan kabel bawah laut di peraiaran Indonesia, tidak hanya yang berada di peraiaran propinsi kepulauan Riau, perlu ditata. Di atur letak penggelarannya agar dapat memberikan ruang laut agar tidak terjadi tumpeng tindih dengan kepentinggan pemanfaatan dan pengguna laut lainnya khususnya untuk mendukung pembangunan keluatan nasional Indonesia.

Pada akhir rapat disepakati oleh Kemkominfo, Pushidrosal dan Askalsi akan melakukkan verifikasi data posisi kabel komunikasi bawah laut di perairan propinsi kepulauan Riau yang dimiliki Askali dengan data pada peta laut Indonesia dan ENC. (jo-17)