Sebanyak 55 Prajurit TNI Ikut Rakor Penyandang Disabilitas

Suasana rapat koordinasi.

JAKARTA, JO- Sebanyak 55 prajurit TNI yang terdiri dari TNI AD 25 orang, TNI AL 15 orang dan TNI AU 15 orang mengikuti Rakor Penyandang Disabilitas TNI TA. 2018 yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI di lingkungan Kemhan dan TNI, bertempat di Gedung Serba Guna (GSG) Pusrehab Kemhan, Jalan RC Veteran No 178 Bintaro, Jakarta Selatan, Kamis (28/6/2018).

Rakor Penyandang Disabilitas dengan total peserta 100 tersebut mengangkat tema “Optimalisasi Pembinaan Personel Dan Kesamaptaan Penyandang Disabilitas Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Personel Kemhan dan TNI” yang dibuka oleh Kepala Pusat Rehabilitas (Kapusrehab) Kemhan RI Brigjen TNI dr. Achmad Dewanto.

Pada kesempatan tersebut, Kapusrehab Kemhan RI dr Achmad Dewanto mengatakan bahwa salah satu bagian dari pembinaan kesejahteraan adalah pembinaan fisik atau kesemaptaan, merupakan hal yang sangat penting guna mengukur kemampuan yang dimiliki penyandang dishabilitas, karena melalui kesemaptaan dapat diketahui ketahanan dan kemampuan fisik untuk dapat menentukan program yang akan diberikan.




Lebih lanjut Kapusrehab menjelaskan bahwa Rakor penyandang disabilitas di lingkungan Kemhan dan TNI TA. 2018, Kepala Pusat Rehabilitas (Kapusrehab) Kemhan RI Brigjen TNI dr Achmad Dewanto mengatakan bahwa Rakor penyandang disabilitas Kemhan dan TNI menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian karena di dalam forum inilah bisa diberi kesempatan untuk memikirkan para anggota penyandang disabilitas Kemhan dan TNI.

“Tunjukkan kepedulian kita dalam memberikan kesejahteraan kepada anggota yang telah mengalami disabilitas guna menjadikan mereka sebagai penyandang disrehabilitas yang mandiri dan produktif,” ucapnya.

Diakhir sambutannya Kapusrehab Kemhan RI dr. Achmad Dewanto berharap dengan adanya Rakor penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI, dapat memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan yang masih dialami oleh para penyandang disabilitas baik Prajurit TNI maupun Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemhan dan TNI. (jo-17)