Presiden Minta untuk 2018 tidak Ada APBN Perubahan

Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani.

JAKARTA, JO- Pemerintah memandang postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 cukup baik, dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara. Sementara defisit lebih kecil dari yang direncanakan, dari semula 2,19 persen menjadi 2,12 persen.

“Maka Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk APBN 2018 ini tidak melakukan APBN perubahan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kepada wartawan usai rapat terbatas mengenai Realisasi dan Prognosis Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (9/7/2018) sore.

Menkeu berjanji akan menyampaikan kepada DPR RI arahan Presiden Joko Widodo tersebut, untuk tidak melakukan pembahasan terhadap kemungkinan perubahan APBN 2018.

Sebelumnya dalam awal pernyataan persnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, untu pelaksanaan semester I APBN 2018 dari sisi makro ekonomi, pertumbuhan diperkirakan 5,1 persen. Kemudian dari sisi penerimaan perpajakan, pada semester 1 PPN (Pajak Pertambahan Nilai) nonmigas tumbuh 14,9 persen. “Itu lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang tumbuhnya hanya 6% dan tahun 2016 yang hanya 7 persen,” ujarnya.

Kemudian penerimaan perpajakan yang berasal dari PPN, tumbuhnya sama dengan tahun lalu yaitu 13,6 persen, sedangkan tahun 2016 PPN itu tumbuhnya negatif. Dari sisi bea dan cukai, penerimaan tumbuh 16,7 persen. Dan untuk PPh (Pajak Penghasilan) migas meningkat 9%, dibandingkan tahun lalu yang pertumbuhannya adalah -69 persen dan tahun 2016 -40persen.

Dari sisi perpajakan, lanjut Menkeu,hal positif lainnya adalah kepatuhan dari wajib pajak di dalam membayar pajak yaitu SPT orang pribadi naik 14% dan SPT badan tumbuh 11,2 persen.

Dari sisi penerimaan negara bukan pajak, karena dengan harga minyak yang tinggi dan kurs dalam hal ini rupiah terhadap dolar yang melemah, maka penerimaan SDA, sumber daya alam migas mengalami peningkatan yang cukup tinggi, grossnya adalah 47,9persen dibandingkan tahun lalu yang pertumbuhannya juga waktu itu sudah cukup tinggi 115 persen.

“Karena kedua penerimaan, baik pajak perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak, cukup kuat, maka kita melihat bahwa di dalam APBN 2018 semester I ini, kita melihat gross dan nanti proyeksi dari penerimaan negara akan kemungkinan tetap bisa terjaga atau bahkan pencapaiannya mendekati apa yang direncanakan,” terang Menkeu.

Untuk sisi belanja, menurut Menkeu, untuk semester I ini, seluruh kementerian/lembaga telah membelanjakan mendekati 35persen. Ini adalah tingkat belanja yang baik atau lebih baik dibandingkan tahun lalu yang hanya 33persen penyerapannya.

Sementara realisasi belanja non K/L terutama dikaitkan dengan subsidi dan pembayaran bunga utang adalah 43,9 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang 41 persen.

Dari sisi transfer ke daerah, realisasinya 50,3 persen, agak sedikit lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang 51 persen, disebabkan karena tahun lalu kita melakukan pembayaran dana bagi hasil. Namun untuk Dana Desa terjadi kenaikan.

“Kita telah membelanjakan mendekati 60 persen dari total anggaran Rp60 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang Rp57 triliun,” ujar Menkeu.




Menkeu Sri Mulyani juga menyampaikan, bahwa keseimbangan primer Indonesia surplus Rp10 triliun. Sementara tahun lalu posisi yang sama itu adalah negatif sebesar Rp68 triliun.

“Jadi kita bayangkan dari negatif Rp68 triliun menjadi positif Rp10 triliun, itu adalah suatu lonjakan positif yang luar biasa baik,” ungkap Menkeu seraya menambahkan, bahwa tadi telah diputuskan oleh Presiden dengan postur APBN kita yang relatif terjaga, nanti pada tahun 2018 ini kita akan tetap menjaga APBN kita dengan defisit lebih rendah dari yang direncanakan.

Tadinya 2018 adalah direncanakan 2,19 persen dari PDB, namun dari sisi outlook sekarang ini, Sri Mulyani memperkirakan APBN 2018 akan defisitnya menjadi hanya 2,12 atau 2,12 persen dari PDB atau dalam hal ini Rp314 triliun, lebih kecil dari yang perkiraan semula sebesar Rp325 triliun.

Karena postur APBN cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara dan defisitnya lebih kecil dari direncanakan, kata Menkeu, maka Presiden menyampaikan bahwa untuk APBN 2018 ini yang tidak melakukan APBN perubahan.

“Laporan ini nanti akan kami sampaikan untuk dibahas pada minggu depan dengan Dewan Perwakilan Rakyat,” kata Menkeu.

Dengan APBN yang baik itu, lanjut Menkeu, pemerintah akan menggunakan instrumen fiskal ini untuk tetap menjaga ekonomi terutama kondisi perekonomian sedang dihadapkan pada tekanan yang berasal dari global. (jo-2)