Menkeu: Defisit Tahun 2018 Hanya 1,86 Persen Lebih Rendah dari Prakiraan UU APBN

Sri Mulyani

JAKARTA, JO- Total keseluruhan APBN di 2018 diperkirakan defisit hanya 1,86 persen, jauh lebih rendah dari prakiraan pada Undang-Undang APBN sebesar 2,19 persen.

Menjelang akhir tahun 2018, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan kabar gembira, yaitu tentang realisasi penerimaan negara yang tumbuh cukup baik 18,2 persen, atau keseluruhannya mencapai Rp1,96 triliun.

“Disumbangkan baik dari penerimaan pajak yang tumbuhnya mencapai 15,2 persen, penerimaan bea cukai tumbuh 14,7 persen, dan penerimaan negara bukan pajak yang tumbuh 28,4 persen. Ini outlooknya sampai akhir tahun,” kata Sri Mulyani dalam keterangan pers usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/12/2018) sore.

Menkeu menjelaskan, untuk pertama kali penerimaan negara akan mencapai melebihi apa yang ada dalam Undang-Undang APBN, yaitu bisa mencapai Rp1.936 triliun, itu lebih tinggi dari APBN sebesar Rp1.894 triliun.

Adapun belanja negara, menurut Menkeu, juga cukup bagus sampai akhir tahun akan diperkirakan mencapai Rp2.210 triliun atau tumbuh 11%, lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya tumbuh 6,9 persen.

Jadi, lanjut Menkeu, pertumbuhan belanjanya tumbuh 11 persen lebih tinggi dari tahun lalu, pendapatan negara tumbuh 18,2 persen lebih tinggi dari tahun lalu yang tumbuhnya hanya 6,5 persen.

“Total keseluruhan APBN kita di 2018 diperkirakan defisit hanya 1,86 persen, jauh lebih rendah dari prakiraan pada Undang-Undang APBN sebesar 2,19 persen,” ungkap Menkeu.

Menkeu menilai, ini adalah perbaikan APBN yang bagus sebagai modal menghadapi ketidakpastian di tahun 2019, apakah itu yang berasal dari kesepakatan perdagangan antara Amerika dengan China, kemungkinan terjadinya kelesuan atau pelemahan ekonomi dunia. “Ini akan kita terus waspadai,”

Mengenai APBN 2019, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran untuk belanja negara akan mencapai Rp2.461 triliun, lebih tinggi dari tahun ini sebesar Rp2.210 triliun.

Ia menjelaskan, fokus pemerintah adalah bagaimana menggunakan APBN sebaik mungkin melalui perencanaan pelaksanaan APBN 2019 agar prestasi tahun ini yang pertumbuhannya sudah bagus bisa dipertahankan.

Menurut Menkeu, pemerintah tetap mewaspadai lingkungan global, apakah itu dari sisi nilai tukar atau dari suku bunga atau daripada nilai harga komoditas, minyak maupun sumber daya alam yang tentu akan mempengaruhi sisi penerimaan. Sementara belanja yang pemerintah sudah pasti.

“Jadi kita akan tetap menjaga APBN agar tidak mengalami guncangan dan ekonomi kita tidak mengalami guncangan,” tegas Menkeu.

Mengenai Kementerian/Lembaga yang memperoleh alokasi anggaran terbesar pada APBN 2019, Menkeu mengatakan, Menteri PURP tetep terbesar, kemudian TNI-Polri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, dan Kemenristekdikti. (jo-2)