IATA Keberatan dengan Pajak Wisatawan yang Dipungut Pemprov Bali

Bandara Ngurah Rai, Bali

JAKARTA, JO- Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) telah menyatakan keberatannya terhadap rencana Pemerintah Provinsi Bali untuk mengenakan retribusi pada wisatawan mancanegara yang mungkin termasuk dalam tiket pesawat.

Grup, yang mewakili lebih dari 290 maskapai penerbangan yang mewakili 82 persen dari total lalu lintas udara global, telah mengirim surat setebal tiga halaman kepada Gubernur Bali I Wayan Koster mengenai rencana tersebut.

“Pengenaan pungutan wisatawan asing [atau pajak sejenis] akan secara langsung bertentangan dengan kebijakan perpajakan yang diterima yang diterbitkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), sebuah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa,” wakil presiden regional IATA untuk Asia Pasifik Conrad Clifford menulis pada 24 Januari, seperti dikutip The Jakarta Post, Selasa (19/2/2019).

Clifford menyatakan dalam suratnya bahwa Indonesia, sebagai negara penandatangan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (Konvensi Chicago) dan negara kontraktor ICAO, wajib mematuhi Pasal 15 dari konvensi tersebut, yang menetapkan bahwa “tidak ada biaya, iuran, atau lainnya biaya akan dikenakan oleh negara pihak mana pun sehubungan dengan hak transit atau masuk atau keluar dari wilayahnya. "

Pemerintah Bali telah menyusun peraturan daerah tentang kontribusi wisatawan untuk pelestarian lingkungan dan budaya, yang telah dibahas dengan DPRD Bali sejak Desember.

Provinsi pulau itu, yang berjuang untuk mengurangi limbah plastik di dalam dan di luar pantainya, menghasilkan sekitar 3.800 ton sampah setiap hari, hanya 60 persen di antaranya berakhir di tempat pembuangan sampah.




Dewan dan administrasi sedang mempertimbangkan apakah retribusi harus dimasukkan dalam tiket pesawat atau dikumpulkan di konter khusus di bandara. Opsi pertama dianggap lebih layak dengan bantuan maskapai.

Clifford mengatakan bahwa Indonesia harus mematuhi kebijakan tentang perpajakan yang dinyatakan dalam Bidang Transportasi Udara Internasional yang terdapat dalam Dokumen ICAO 86322, yang menyatakan bahwa “setiap negara pihak pada kontrak akan mengurangi hingga tingkat yang dapat dipraktekkan sepenuhnya dan membuat rencana untuk menghilangkan… semua bentuk perpajakan pada penjualan atau penggunaan transportasi internasional melalui udara, termasuk pajak atas penerimaan kotor operator dan pajak yang dikenakan langsung pada penumpang atau pengirim barang. "

“Perlu dicatat bahwa penumpang internasional yang berangkat dari Bandara Denpasar di Bali saat ini membayar biaya layanan penumpang sebesar Rp 225.000 [US $ 15,9] terkait dengan penyediaan layanan penumpang dan keamanan. Dengan demikian, penumpang udara sudah membayar untuk layanan penerbangan yang mereka gunakan dan tidak boleh dipaksa untuk mengirimkan lebih dari bagian adil mereka dalam penerimaan pajak dengan pengenalan pungutan [yang direncanakan], ”katanya.

Clifford mengatakan tanpa mematuhi berbagai prinsip ICAO, penerbangan internasional akan menjadi terbebani secara finansial oleh perpajakan yang berlebihan dan tidak adil, yang pada gilirannya akan secara signifikan membatasi manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan oleh transportasi udara.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 6 juta wisatawan tiba di Bali pada tahun 2018, meningkat dari 5,7 juta pada tahun sebelumnya. Sekitar 22,43 persen turis asing tahun lalu berasal dari Tiongkok, sedangkan 19,26 persen dikunjungi dari Australia. Yang lain datang dari India (5,8 persen), Inggris (4,7 persen) dan Jepang (4,3 persen).

Anggota Dewan Bali yang memimpin tim khusus tentang penyusunan undang-undang retribusi, I Ketut Suwandhi, mengatakan tim akan bertemu dengan perwakilan IATA untuk membahas rencana tersebut.

“Kami akan mengadakan pertemuan dengan IATA untuk membahasnya. Kami akan berusaha mencari solusi terbaik, ”kata politisi Partai Golkar itu.

Negara-negara lain juga diketahui mengenakan pajak pada para pelancong. Jepang telah mulai memungut pajak keberangkatan 1.000 yen ($ 9,10), yang dikenal sebagai Pajak Sayonara, dari orang-orang yang meninggalkan negara itu dengan pesawat atau kapal. Berbeda dengan retribusi yang direncanakan oleh pemerintah Bali, retribusi Jepang berlaku untuk pelancong domestik dan asing. (jo-4)