Apel Pemerintahan Desa Inisiatif dari Bakornas P3KD

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo saat memberikan penjelasan.

JAKARTA, JO- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, bahwa rencana Apel Pemerintahan Desa Se-Indonesia yang akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 30 Maret mendatang, bukan merupakan inisiatif Pemerintah.

“Namun itu murni inisiatif dari Bakornas Pembangunan Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kumpulan beberapa Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa,” kata Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo pada konferensi persnya di kantor Kementerian Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019) siang.

Sekjen Kemendagri menegaskan, penyelenggaraan Apel Pemerintahan Desa itu semua adalah merupakan inisiatif, ide, gagasan original dari Badan Koordinasi Nasional Pembangunan Pemerintahan Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD) sebagaimana Surat Edaran yang mereka tujukan kepada seluruh kepala desa se-Indonesia.

“Jadi, Kemendagri dan Kemenkopolhukam, tidak ikut dalam perencanaan tersebut. Gagasan Apel tersebut murni berangkat dari niat mereka sendiri, yang ingin menyatukan semua komponen-komponen Asosiasi Desa yang ada di Indonesia,” tegas Hadi.




Kemendagri, lanjut Sekjen Kemendagri itu, mengapresiasi langkah yang diambil oleh Badan Koordinasi Nasional Pembangunan Pemerintahan Pemberdayaan dan Permasyarakatan Desa tersebut. “Kami apresiasi terhadap inisiatif acara tersebut, acara itu positif. Namun juga perlu dilihat kembali, terutama penganggaran dan keamanan selama acara berlangsung,” jelas Hadi.

Sementara mengenai adanya masalah keuangan dalam acara tersebut, Deputi I Bidang Politik dalam Negeri Kemenkopolhukam Wawan Kustiawan yang mendampingi Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo dalam konferensi pers itu menegaskan, bahwa pihaknya sama sekali tidak memberikan arahan atau masukan masalah tersebut.

Ia menyesalkan adanya informasi yang seolah-olah menyebutkan pihak Kemendagri sebagai pendorong masalah tersebut. “Pada intinya jika niatnya bagus dan sebagainya kami akan mendorong, namun ada masalah-masalah keuangan dan sebagainya kami juga menyesalkan ada hal tersebut, seolah-olah didorong oleh Kemendagri, apalagi kita sama sekali tidak memberikan masukan seperti itu” kata Wawan.

Sementara Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menambahkan, bahwa Kemendagri dan Kemenkopolhukam akan menyampaikan kepada Bapak Presiden terkait dengan rencana acara tersebut. “Jadi sampai saat ini acara tersebut belum diagendakan Bapak Presiden. Nantinya akan kami koordinasikan kembali dengan Bapak Presiden,”tutup Hadi. (jo-2)