Minta Masukan Appindo dan Hippindo, Presiden Jokowi: Kalau Diperlukan Perppu, Kita Buatkan

Presiden Jokowi saat bertemu dengan para pengusaha.

JAKARTA, JO- Setelah kemarin jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), kali ini giliran jajaran pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/6/2019) pagi.

Pada kesempatan itu Presiden Jokowi meminta jajaran pengurus APINDO dan HIPPINDO memberikan masukan- masukan yang lebih konkrit, nyata dan cepat bisa dilaksanakan, sehingga bisa memberikan efek ekonomi yang baik pada negara kita.

“Saya ngomong apa adanya karena saya sudah enggak ada beban apa-apa. Tolong gunakan kesempatan ini sehingga terobosan-terobosan yang ingin kita lakukan itu betul-betul sebuah terobosan yang memberikan efek tendangan yang kuat bagi ekonomi kita,” kata Presiden Jokowi.

Masukan-masukan itu, menurut Presiden, baik dari sisi regulasi, mungkin revisi undang-undang, mungkin kalau diperlukan mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) misalnya. “Ya memang kalau itu diperlukan sekali dan memang karena posisinya sangat penting dan diperlukan ya kita akan buatkan,” ujarnya.




Mengenai pertemunnya yang mengundang swasta lebih dahulu, Presiden Jokowi menjelaskan, karena pemerintah ingin 5 (lima) tahun ke depan ini menjadi sebuah prioritas dunia usaha. Sehingga jangan sampai kita ini investasi, ekspor yng kalah dengan Singapura, kalah sudah lama dengan Malaysia, dengan Thailand, kalah dengan Filipina, terakhir kita kalah lagi dengan Vietnam.

“Jangan sampai, saya sering saya sampaikan dimana-mana, kalah nanti juga dengan Kamboja, kalah dengan Laos. Enggaklah, kita ini negara besar yang memiliki kekuatan sumber daya alam, memiliki kekuatan sumber daya manusia yang saya kira ini menjadi sebuah modal besar ke depan,” tegas Presiden.

Meskipun sudah bertahun-tahun enggak bisa menyelesaikan yang namanya defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan, namun Presiden Jokowi meyakini, sebetulnya sesuatu kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, pemerintah dan dunia usaha ini bukan barang yang sulit sebetulnya. Tetapi diakui Presiden, memang ada regulasi, ada undang-undang atau beberapa undang-undang yang memang harus kita revisi.

Tampak hadir dalam kesempata itu antara lain Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustik, pengusaha Erick Thohir, Ketua APINDO Haryadi Sukamdani, dan Ketua HIPPINDO Budihardjo Iduansyah. (jo-2)