Targetkan Pertumbuhan 5,3 Persen, Menko Perekonomian Beberkan Strategi Pemerintah Hadapi Tantangan Ekonomi 2020

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sambutan pada acara US-Indonesia Investment Summit 2019, di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

JAKARTA, JO- Pemerintah telah memetakan strategi dan langkah prioritas yang akan diambil guna menghadapi tantangan ekonomi di tahun depan, baik dari sisi internal maupun eksternal.

Pertama, Pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi struktural untuk memperkuat permintaan domestik dan kinerja perdagangan internasional. Kedua, menjaga stabilitas ekonomi makro dengan menjaga harga domestik dan nilai tukar pada tingkat yang stabil dan kompetitif. Ketiga, meningkatkan inklusivitas dan ekonomi yang berkelanjutan.

“Peningkatan daya saing juga menjadi satu hal yang menjadi fokus perhatian. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pun diperlukan untuk bisa keluar dari garis kemiskinan dan mendorong pembangunan manusia,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan dalam acara US-Indonesia Investment Summit 2019, di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Menko Perekonomian meyakini, dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh antara 5,3 persen-5,6 persen di tahun 2020. Angka tersebut terutama didukung oleh investasi yang diperkirakan akan meningkat sebesar 7,0 persen-7,4persen dan ekspor yang juga naik di angka 5,5 persen-7,0 persen.

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan didukung oleh sektor industri yang akan meningkat antara 5,0persen-5,5 persen. Sementara tingkat pengangguran diperkirakan akan turun menjadi 4,8 persen-5,0 persen, disertai penurunan tingkat kemiskinan di kisaran 8,5%-9,0 persen.

Kemudian mengenai investasi, Pemerintah akan mengoptimalkan sistem Online Single Submission (OSS), meningkatkan efektivitas Satuan Tugas Percepatan Investasi, Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan pengesahan sektor prioritas investasi. Selain itu, implementasi tax holiday dan super deduction tax serta pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri juga menjadi kebijakan andalan.

“Pemerintah juga tengah menyiapkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, yang bertujuan untuk semakin menyederhanakan proses perizinan,” terang Airlangga. Dari sisi makro, ekonomi Indonesia sebenarnya masih tumbuh berkualitas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi ini juga diiringi dengan penurunan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan rasio gini.




“Dibandingkan dengan rekan-rekan kita di ASEAN, Indonesia diproyeksikan memiliki pertumbuhan yang lebih baik di tahun 2019 ini,” ujar Menko Airlangga optimistis. Sebagai informasi, stabilitas ekonomi berdampak positif terhadap daya tarik investasi. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, neraca modal dan finansial mencatat surplus 7,6 miliar dolar AS pada kuartal ketiga 2019, didukung oleh aliran masuk investasi langsung dan investasi portofolio.

Akibatnya, neraca pembayaran Indonesia mencatat defisit yang terkendali sebesar 46 juta dolar AS pada kuartal ketiga, jauh di bawah defisit pada kuartal kedua 2019 yang mencapai 2 miliar dolar AS. Kinerja neraca pembayaran juga didukung oleh defisi transaksi berjalan yang dikelola pada 2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun menunjukkan kinerja investasi terjaga. Angka realisasi investasi untuk Domestic Direct Investment (DDI) dan Foreign Direct Investment (FDI) untuk kuartal ketiga 2019 mencapai jumlah Rp205,7 Triliun, meningkat 18,5 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun 2018.

Artinya, secara fundamental kondisi perekonomian kita cukup kuat dan stabil, tapi juga senantiasa berhati-hati terutama dalam menyikapi gejolak ekonomi global belakangan ini.

Turut hadir dalam kesempatan ini antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph Donovan, President of Amcham Indonesia Scott Hanna, serta perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan kementerian/lembaga terkait. (jo-2)