Komisi III DPRD Samosir Minta SPAM IKK Sakkal Segera Diserahterimakan
Monitoring yang dilakukan anggota Komisi III DPRD Samosir. |
Terlebih pemerintah pusat senantiasa mengelontorkan APBN secara kontinu ke Kabupaten Samosir untuk membangun fasilitas pamsimas. Sehingga perlu diawasi pemanfaatannya.
Hanya saja, sejumlah fasilitas yang baru selesai dibangun pemerintah pusat terkendala pemanfaatannya karena belum diserahterimakan ke Pemerintah Kabupaten Samosir untuk segera bisa dimanfaatkan masyarakat.
Salah satunya, Sistem Pengembangan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM IKK) Sakkal, Kecamatan Simanindo yang dikerjakan mulai pertengahan tahun 2018 oleh PT Tashida Sejahtera Perkasa dan PT Profitama Gloraria (KSO) dengan biaya Rp 26,3 M bersumber dari APBN Kemen PUPR TA 2018.
Norton home page: Cybercrime has evolved. Now, our protection has too.
Bersihkan dan Lindungi Website Anda Visit Sucuri
Dari hasil monitoring sejumlah anggota DPRD Samosir yang langsung dipimpin Ketua Komisi III, Jonner Simbolon bersama Rismawati Simarmata dan Parluhutan Samosir, diketahui kendala belum diserahterimakannya fasilitas yang selesai dibangun akhir tahun 2019 ini karena Indonesia sedang dilanda wabah Corona.
"Kontraktornya bilang, seharusnya bulan April ini diserahterimakan tetapi terkendala karena wabah virus corona. Tinggal menunggu dari Kementrian PUPR untuk penjadwalan ulang dan korespondensi kepada Pemkab Samosir," kata anggota Komisi III DPRD Samosir Rismawati Simarmata, Rabu (22/4/2020).

Pada monitoring SPAM IKK Sakkal tersebut, yang disambut perwakilan PT Tashida Sejahtera Perkasa dan P. Profitama Gloraria (KSO) dan didampingi pegawai Dinas Perakpp, Komisi III menyampaikan berbagai saran dan masukan.
Rismawati Simarmata mengatakan SPAM IKK Sakkal yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan air minum 1.600 KK di 7 desa yakni Desa Simanindo Sakkal, Marlumba, Martoba, Unjur, Ambarita, Garoga dan Desa Tomok, ini harus secepatnya diserahterimakan sehingga bisa segera dinikmati masyarakat yang selama ini telah menanti-nanti setelah diserahterimakan, politisi PDIP ini juga meminta kepada perwakilan Dinas Perakpp yang mendampingi agar diatur tata cara pemanfaatannya.
"Kita minta agar diatur dengan baik. Sehingga program ini benar-benar berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Semoga pembangunan SPAM IKK Sakkal ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya tujuh desa di Kecamatan Simanindo ini," pungkasnya.
Ketua Komisi III Jonner Simbolon menambahkan monitoring pamsimas tersebut merupakan fungsi dan kewajiban anggota DPRD sebagai fungsi pengawasan.
Sebagai fungsi pengawasan, kami akan selalu monitoring fasilitas pamsimas agar pemanfaatannya betul-betul dirasakan masyarakat serta kualitasnya terjamin,” tutur politisi Nasdem itu.
Lanjutnya, dari monitoring Komisi III ke berbagai desa terdapat sejumlah catatan agar pelaksana dan dinas terkait melaksanakan pekerjaan dengan baik, seperti pembanguan pamsimas yang saat ini belum berfungsi serta kendala listrik untuk menghidupkan mesin pompa air.
Nantinya, permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan pamsimas yang kita temukan di lapangan, akan kita bahas bersama dinas terkait untuk bersama-sama mencari solusinya, lanjut Jonner. (fsrt)
Tidak ada komentar: