Industri Alumina Indonesia Bisa Layani Global Supply Chain
Luhut B Panjaitan |
“Industri ini mengolah bauksit menjadi alumina kita bisa produksi turunannya yang bisa dijadikan untuk badan pesawat, kabel, kawat tembaga, tekstil, alat-alat elektronik dan lain lain. Turunan bauksit, seperti copper, nickel ore, bisa menjadi material untuk memproduksi mobil listrik. Smelternya di Weda Bay sehingga dekat dengan pabrik lithium baterai,” katanya usai meninjau PT Bintan Alumina Indonesia di Pulau Bintan, Kamis (2/7/2020).
Menurut Menko Luhut industri alumina ini juga akan mengurangi impor kebutuhan cobalt yang selama ini diimpor dari Kongo.
Industri yang saat ini menempati kawasan seluas 300 ha rencananya akan diperluas hingga 500 ha dengan investasi saat ini 600 juta dollar tapi nanti pada tahun 2027 bisa berkembang sampai 2,5 miliar dolar.
“Selama ini kita tidak pernah tidak impor alumina. Dengan adanya industri ini kita menghentikan ekspor bauksit, mengurangi impor alumina. Karena kebutuhan alumina selama ini selalu ekspor. Inalum, contohnya, selama ini mereka impor dari Australia. Cost-nya akan jauh lebih murah dengan alumina kita. Jadi ini industri yang bisa melayani supply chain dalam negeri sampai global,” jelasnya.
Menurutnya ini adalah proyek yang sangat strategis, karena produk turunannya bisa diekspor ke Amerika, Tiongkok, Jepang, dan lain-lain.
PT Bintan Alumina Indonesia saat ini mempekerjakan sekitar 20,000 tenaga kerja dan kurang dari 10% dari jumlah itu adalah tenaga kerja asing.
“Seperti di Morowali dan daerah lainnya, tenaga kerja asing itu mengerjakan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh tenaga kerja lokal. Secara bertahap mereka akan bangun Politenik, kita sudah bicarakan dengan Gubernur dan Bupati. Jadi tidak benar pendapat yang mengatakan TKA akan menjajah kita, tidak seperti itu. Tidak ada pikiran seperti itu sama sekali. Mereka melakukan hal yang kita belum bisa lakukan. Seperti merakit mesin-mesin yang canggih, tetapi tenaga kerja lokal terus dilibatkan sehingga ada transfer pengetahuan. Ini menyiapkan Indonesia untuk melakukan leapfrog dalam industri ini,” jawab Menko Luhut saat ditanya tentang tenaga kerja asing.
Usai peninjauan, Menko Luhut menuju Kota Batam untuk memimpin Rapat Koordinasi Lego Jangkar dan Penataan Kabel. Rakor tersebut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Plt. Gubernur Kepulauan Riau Isdianto, Sekda Prov Kepri T.S Arif Fadillah, Wali Kota Batam Muhammad Rudi, serta pihak terkait lainnya.
“Pada rapat tadi kami membahas penataan ketiga area lego jangkar, yang telah ditetapkan, yakni Perairan Tanjung Balai Karimun, Perairan Nipah, dan Perairan Pulau Galang. Sudah sampai pada tahap eksekusi dan saya harap bisa kita selesaikan dalam waktu dua minggu,” kata Menko Luhut kepada media usai Rakor.
Sebelumnya, terdapat 11 titik lego jangkar di perairan Kepri sehingga menyulitkan pengawasannya. Pada rapat tersebut, Menko Luhut meminta semua pihak untuk menyertakan pemerintah daerah agar bisa menambah pendapatan daerah.
Kepada media, Menko Luhut juga mengatakan bahwa Plt. Gubernur Isdianto menyampaikan bahwa Batam sudah membuka Pulau Lagoi bagi wisatawan. Di pulau yang populer di kalangan wisatawan dari Singapura ini, sampai sekarang tidak ditemukan kasus Covid-19.
“Tadi saya hubungi Menteri Luar Negeri Singapura Mr. Vivian Balakhrisnan untuk memberitahukan bahwa Pulau Lagoi sudah dibuka kembali. Menteri Vivian menyambut baik, menurut dia mungkin setelah pelaksanaan Pemilu,” kata Menko Luhut kepada media.
Pada kunjungannya ke Bintan, Menko Luhut bersama Menteri Edhy meninjau keramba-keramba untuk ekspor.
“Di selatan Batam akan kami buat keramba-keramba ikan berkualitas tinggi, sehingga bisa terus meningkatkan ekspor kita yang sekarang naik sekitar 10 persen, ya kalau bisa jadi 100 persen. Beliau juga akan buat keramba seperti di Papua, jadi nanti ada 3 tempat,” kata Menko Luhut.
Menurut Menteri Edhy, Batam memiliki potensi budidaya ikan yang sangat besar.
“Tidak perlu tempat besar dan kita bisa memproduksi berapa saja pun bisa. Seperti bawal, kerapu lobster adalah ikan-ikan yang bisa kita budidayakan sendiri dan permintaannya dari Singapura cukup besar. Yang kita butuhkan sekarang adalah memperbesar jumlah masyarakat yang melakukan budidayanya. Kita harus manfaatkan potensi ini dan pasar yang ada di depan mata,” kata Menteri Edhy.
Menurutnya kalau dana APBN terbatas para petani budidaya bisa memanfaatkan dana KUR yang berjumlah Rp159 triliun belum seluruhnya terserap.
“KKP pun punya dana Badan Layanan Umum (BLU) untuk usaha modal kelautan dan perikanan yang besarnya Rp1,3 triliun dengan bunga yang hanya 3 persen. Saya berharap ini bisa kita jalankan dengan bantuan Pak Menko,” ujarnya. (jo-2)
Tidak ada komentar: