Retno Marsudi
JAKARTA,JO- Indonesia menegaskan, tidak akan pernah mengizinkan negara manapun untuk mendirikan basis atau pangkalan militer di Indonesia. Hal itu ditegaskan Menlu RI Retno Marsudi menanggapi laporan Departemen Pertahanan AS (Pentagon) yang menyebut China sedang mempertimbangkan sejumlah negara menjadi lokasi fasilitas militer, termasuk Indonesia.

Beberapa negara lain yang dipertimbangkan RRC selengkapnya adalah Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Sychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan.

"Secara tegas, saya ingin menekankan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, maka wilayah Indonesia tidak dapat, dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun," kata Retno dalam video konferensi yang diterima, Jumat (4/9/2020).

Menurut Retno, apa yang disampaikan dalam Laporan Pentagon 'Military and Security Development Involving the People's Republic of China 2020' tidak akan terjadi. Retno menegaskan Indonesia tidak akan pernah dijadikan pangkalan militer negara manapun.

"Saya ulangi, bahwa wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun," ucapnya.




Sebelumnya, situs Kementerian Pertahanan AS merilis laporan tahunan yang ditujukan untuk Kongres dengan judul 'Perkembangan Militer dan Keamanan melibatkan Republik Rakyat China'. Laporan itu membahas berbagai perkembangan militer China dan pada salah satu poin menyinggung soal kehadiran global militer China yang semakin berkembang.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa China berupaya membangun jaringan logistik luar negeri yang lebih kuat dan infrastruktur pangkalan untuk memungkinkan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) memproyeksikan dan mempertahankan kekuatan militer pada jarak lebih jauh.

"RRC kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan fasilitas logistik militer tambahan untuk mendukung proyeksi Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat," sebut laporan Pentagon tersebut, yang dirilis di situs resmi Departemen Pertahanan AS. (jo2)

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.