Rencana Kerja Pemerintah 2022 Masih Usung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

Presiden Joko Widodo

JAKARTA, JO- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Rencana Kerja Pemerintah untuk tahun 2022 akan difokuskan pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Hal ini disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), di Istana Negara, Selasa (4/5/2021).

 
“Rencana Kerja Pemerintah di tahun 2022, tahun depan ini, masih mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural,” ujarnya.

 
Kepala Negara mengingatkan, fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19. Di saat yang sama, belanja pemerintah juga harus dipercepat, terutama untuk program bantuan sosial dan padat karya. Selain itu, sisi permintaan juga harus diperbesar dengan mendorong belanja masyarakat.

“Kemarin saya sudah mengingatkan, di akhir Maret 2021 di perbankan masih ada uang APBD provinsi, kabupaten, dan kota Rp182 triliun, yang seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan, sisi konsumsi,” ujarnya.

 Sektor industri, imbuh Presiden, juga harus didorong agar mulai bangkit dengan tetap menerapkan 

protokol kesehatan secara ketat. “Domestic supply side harus ditingkatkan, tetapi semua dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, ketat! Jangan ditawar-tawar mengenai ini,” tegasnya.

Di sisi lain, Presiden mengungkapkan, pemerintah telah melakukan reformasi struktural secara besar-besaran dengan mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk itu, ia meminta semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bersinergi dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini.

“Harus kita rencanakan sejak sekarang bahwa nilai tambah di sektor industri harus ditingkatkan, ketahanan pangan harus meningkat, dan pemulihan sektor pariwisata harus berjalan dengan baik,” tuturnya.

Presiden juga meminta jajarannya memperkuat ekonomi hijau atau green economy karena Indonesia adalah salah satu paru-paru terbesar dunia yang potensi kekayaan hutan mangrove dan hutan tropisnya masih dapat dimanfaatkan secara maksimal.

 
“Transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus dimulai. Green economy, green technology, dan green product harus diperkuat agar kita bisa bersaing di pasar global,” ujarnya.

Terkait hal ini, pemerintah telah merencanakan pembangunan kawasan industri hijau (green industrial park) di Kalimantan Utara dengan memanfaatkan hydropower dari Sungai Kayan. Pembangkit listrik ini nantinya akan menghasilkan energi hijau, baru terbarukan, yang akan disalurkan ke kawasan industri hijau sehingga muncul produk-produk hijau dari sana. Presiden menilai ini adalah kekuatan Indonesia ke depan.

 
“Kita juga mempunyai kekuatan di blue economy. Indonesia adalah negara terkaya dalam hal biodiversity di laut. Kita harus memanfaatkan secara bijak anugerah Tuhan ini, menyejahterakan rakyat dengan tetap menjaga alam dan keberlanjutan produksi. Sustainable blue economy menjadi agenda yang harus diprioritaskan di semua wilayah pantai yang kita miliki,” imbuhnya.

 
Menutup sambutannya, Presiden juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus inklusif dan menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah-masalah SDGs (Sustainable Development Goals).

 
“Pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi, baik antardaerah maupun antardesa dengan kota. Pertumbuhan ekonomi harus meningkatkan kelas UMKM kita dan semakin mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain,” tandasnya. (jo2)