Pengelolaan Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel Menuju Samosir Maju

Wilmar E Simandjorang

Oleh Wilmar E Simandjorang

 
SANGAT senang mengikuti dinamika diskusi di Grup WhatsApp (WA) Pendukung Samosir. Tentu kita semua yang masuk atau dimasukkan di grup ini menginginkan Samosir sejahtera. Saya mengamati di dalam grup ini banyak juga para pejabat eselon 2 dan pejabat lainnya serta teman-teman yang berpengalaman dibidang kemasyarakatan, pemerintahan, wirausaha dan bidang lainnya.

 
Saya hanya mau ingatkan kembali khusus bagi teman pejabat ataupun yang pernah pejabat bahwa untuk diangkat menjadi ASN dan pejabat biasanya sudah melalui suatu pendidkan dan pelatihan penjenjangan untuk bekal menduduki jabatan mulai dari eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1, dan juga dibekali pendidikan teknis dan fungsional sesuai bidang tanggung jawab yang diemban.

 
Kali ini yang saya soroti terbatas dulu tentang apakah perlu suatu kegiatan bisnis dilakukan pemerintah? Jawabannya tentu perlu sepanjang itu menguasai hajat orang banyak dan merupakan sumber daya yang strategis yang menurut peraturan perundangan harus dikelolahatau dikuasai oleh pemerintah.

 
Mulai era tahun 80-an pada diklat penjenjangan, seminar dan lokakarya untuk para pejabat sudah dikumandangkan untuk menyongsong abad 21 kalau ingin ikut survive perlu menghidupi beberapa hal diantaranya pradima pemerintah yang dikenal mission driven dan dengan kelembagaan ramping struktur kaya fungsi dengan orientasi Money Follow The Program bukan Program Follow The Money.

 
Oleh karena itu pemerintahan yang baik dan efektif masa kini dan ayang akan datang adalah pemerintah yang dipercayai oleh rakyat dengan pola Steering Rather Than Rowing jadi sudah berkemampuan untuk meningkat dari pemerintahan yang hanya bergantung mengelola APBD saja kepada pengambilan kebijakan strategis dalam mendorong dan menumbuhkan parisipasi pelaku ekonomi dan masyarakat secara optimal.

Jadi setingkat pejabat eselon 2 yang ada di lingkungan kabupaten sejatinya dalam menganalisa masalah sudah berbekal ilmu ‘Disiplin Kelima’ dan field booknya, dan Mewirausahakan Birokrasi dan Banishing Bureaucracy dan ilmu pendukung lainnya tentunya. Dengan demikian seseorang baik yang ditempatkan dibidang pengambil kebijakan semisal asisten, staf ahli dan kepala badan maupun teknis operasional menjadi kepala dinas sudah punya kemampuan cukup untuk membantu pimpinan kalau setingkat kabupaten adalah mampu membantu bupati untuk ikut merumuskan suatu kebijakan yang matang dengan melaksanakan secara tepat dan mengendalikan dengan ketat.

 
Tentunya bupatinya pun harus punya kemampuan managerial yang kuat dalam mengerahkan semua sumberdaya yang tersedia untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dengan pembekalan jabatan yang dimiliki oleh para pejabat melalui pendidikan dan pengalamannya, perihal perlu tidaknya suatu kelembagaan ataupun program kegiatan di suatu kabupaten para pejabat-pejabat terkait sudah mampu membuat naskah akademis dan studi kelayakan akan sesuatu kebijakan yang akan ditetapkan bupati dan dapat meyakinkan DPRD baik secara teknis maupun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

 
Mengacu kepada uraian di atas menjawab pertanyaan di grup WA tentang perlu tidaknya kapal wisata Samosir sudah barang tentu harus melalui suatu proses termasuk diantaranya studi kelayakan dan sesuai permintaan pasar dan juga mengajukan pertanyaan selanjutnya usaha ini cocokkah dikelola oleh pemkab (punya kemampuan untu berbisnis)? Atau tidak lebih baik diurus pihak swasta yang berkompoten untuk mengelola usaha kapal wisata?

 
Jika proses ini tidak dilakukan sebelumnya sesuai kaidah keilmuan dan prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang baik maka kemungkinan gagal akan menunggu di depan. Mungkin pengalaman ini menjadi penting bagi kebijakan pemerintah kedepan agar supaya berhati-hati dan jangan memasuki suatu usaha yang bukan core business dari sector pemerintah!

 
Penulis adalah putra Samosir, bermukim di lereng Dolok Pusuk Buhit, Samosir