Pidato Politik Ketum PKP: Dari Benteng Pancasila, "Fraksi TNI/Polri", Sampai Tembak Mati Koruptor

Yussuf Solichien saat menyampaikan pidato politik, Jumat (24/9/2021).

JAKARTA, Jakartaobserver.com - Ketua Umum Partai Keadilan Persatuan (PKP) Mayjen TNI Marinir (Purn) Yussuf Solichien menyampaikan pidato politiknya pada saat pelantikan pengurus baru Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP Periode 2021-2026, yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara virtual.

 
Dalam pidato politik yang dilakukan di Gedung North Jakarta Intercultural School (NJIS), Jakarta, Jumat (24/9/2021), Yussuf antara lain menyikapi wacana amandemen UUD 1945 termasuk amandemen terkait presiden lebih dari dua periode. PKP mendukung penuh sikap yang diambil Presiden Jokowi yang menolak perpanjangan jabatan lebih dari dua periode itu.

 
“Ada ungkapan power tend to corrupt, kekuasaan itu cenderung korupsi, kekuasaan yang absolut pasti korupsi. Karena itu, PKP mendukung penuh pandangan Prediden Jokowi menolak jabatan presiden lebih dari dua kali,” kata Yussuf.

 
Terkait penanganan Covid-19, menurut Yussuf partainya meminta kepada pemerintah untuk mempercepat vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunal. “Covid-19 jangan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan,” tegas Yussuf.

 
Dikatakan, Indonesia adalah negara besar, negara kepulauan terbesar di dunia dengan berbagai permasalahan berbangsa bermasyarakat. Untuk menyelesaikan tidak bisa diselesaikan satu partai, dua-tiga partai tapi harus melibatkan seluruh komponen bangsa untuk bergotong royong membangun bangsa yang besar ini.

 
Seluruh jajaran PKP, lanjut Yussuf, tetap memberi komitmen yang kuat dan jelas bahwa PKP sebagai garda terdepan dan benteng Pancasila dan UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dari segala bentuk ancaman disintegrasi bangsa, radikalisme, terorisme, intoleransi dan kelompok anti-Pancasila.

Menurutnya, saat ini masih ada kelompok yang tergolong anti Pancasila, mereka berupaya mengganti ideologi ini dengan ideologi lain. Tugas PKP di sektor ideologi ini adalah untuk mempertahankan dan menegakkan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

 
“PKP akan berdiri di belakang dan mendukung pemerintah, TNI, Polri dalam melakukan langkah persuasif. Bila perlu represif sesuai koridor hukum yang berlaku,” ucapnya.

 
PKP juga meminta kepada pemerintah untuk menindak tegas kelompok-kelompok masyarakat yang intoleran dan diskriminatif. Soal pertahanan, pemerintah diminta memperkuat pertahanan laut dan udara dengan modernisasi TNI khususnya angkatan laut dan udara.

 
Selain itu, dikatakan, pertahanan dan keamanan negara hendaknya menjadi perhatian khusus pemerintah. Seluruh akses masuk ke wilayah negara ini sebagian besar dari laut dan udara masih sangat rawan. Perkembangan geo strategi nasional di Laut Natuna Utara di sana membutuhkan kehadiran militer kita. Kekuatan yang hadir hanya Angkatan Laut China, Angkatan Laut Amerika.

 
"Karena itu PKP meminta selalu perkuat TNI yang lebih modern profesional," ucapnya.

 
PKP meminta seluruh alutsista, maupun alat khusus Polri harus dibangun di dalam negeri agar perusahaan dalam negeri mandiri dan UKM pertahanan akan berkembang.

Selain itu, PKP memiliki  keinginan kuat apabila PKP lolos ke parlemen Senayan, siap untuk menjadi "Fraksi TNI/Polri", dan memperjuangkan kepentingan TNI/Polri, purnawirawan dan keluarganya.

"Kami siap untuk menjadi Fraksi TNI/Polri untuk memperjuangkan aspirasi kepentingan TNI/Polri karena sejak reformasi TNI/Polri tidak ada wakil di parlemen. Bapak/Ibu TNI.Polri. purnawirawan, keluarganya kami siap menjadi corong, termasuk keluarga prajuritnya," ujar Yussuf lagi.

 
Korupsi

Masih dalam pidato politiknya Yussuf Solichien juga menyoroti tentang perjalanan hukum di Indonesia. Yussuf memastikan, partainya mengawal pemerintah dan aparat hukum untuk terus memberantas korupsi.

 
Yusuf meminta pemerintah tegas dalam penanganan kasus korupsi. Ia menilai, seharusnya para koruptor dimiskinkan dengan cara dikuras habis harta serta aset mereka.

 
"Seharusnya semua aset-aset koruptor disita negara, tak boleh ada yang lepas. Kalau ada yang korupsi, disikat disita sampai kering, sampai habis kekayaannya," kata Yusuf.

 
Yusuf juga mengusulkan para koruptor dihukum seberat-beratnya. Ia menilai para koruptor yang tidak mempunyai hati nurani, tidak berkemanusiaan, dan sangat merugikan rakyat banyak bisa ditembak mati.

 
"Kalau dia masih korupsi juga kita tembak aja kepalanya. Tapi kan ada hukum, kalo udah diperintahkan diarahkan diimbau udah terlalu kan," ucapnya.

 
Di internal PKP sendiri, Yusuf mengklaim bahwa pihaknya sudah melakukan pelbagai upaya agar para kader tidak melakukan aksi korupsi. Misalnya dengan penandatanganan pakta integritas sebelum para kader bertugas di PKP.

 
"Kita sudah jelas-jelas, seluruh pengurus pakai pakta integritas, dia ditugaskan di mana pun, eksekutif, legislatif tidak boleh korupsi," kata Yusuf. Orang-orang seperti itu akan disingkirkan. "Tidak ada toleransi, kita pecat," tegasnya.

 
Yusuf juga berharap PKP dapat bersaing di Pemilu 2024. Pelantikan ini diharapkannya bisa meloloskan partai yang berdiri sejak tahun 1999 ini dalam tahap verifikasi peserta pemilu hingga tembus parliamentary threshold.

 
Terkait ekonomi, PKP memandang sektor ekonomi dan pertahanan yang berorientasi ke bidang maritim. Harapannya Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia. Pasalnya, secara geopolitik, strategis, dan ekonomi, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan merupakan benua maritime yang sangat besar dengan potensi ekonomi maritim yang luar biasa.

 
“Seluruh jajaran PKP meminta agar pemerintah melakukan intervensi, agar mengatur dan mengendalikan distribusi kekayaan orang perorang agar lebih merata. Agar, tidak terjadi yang kaya tambah kaya dan miskin tambah miskin,” sambung Yussuf.

Sementara itu, dalam jumpa pers, Yussuf menegaskan, pihaknya menggandeng sejumlah kalangan milenial agar partai ini bisa lolos verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berhasil lolos ke Senayan.

 
“Harus bisa, kita bertekad, jadi peserta Pemilu, dan lolos parliamentary threshold, membawa negeri ini terbang, maju, dan kuat,” ujar Yussuf.

 
Yussuf mengatakan bahwa DPN PKP saat ini berisi kader-kader terbaik yang siap berjuang memajukan bangsa. Bahkan, tidak sedikit anak muda yang mengisi posisi kepemimpinan.

 
Menurutnya, kebangkitan PKP akan selaras dengan kesejahteraan rakyat. Jika wakil PKP menempati posisi strategis baik itu di DPR, DPRD, bahkan eksekutif seperti Kepala Daerah, tentunya semakin mudah memperjuangkan misi partai dalam hal kesejahteraan rakyat.

 
Misalnya, dalam upaya menyuarakan dan memperjuangkan kesejahteraan keluarga TNI dan Polri. “Misalnya ada aspirasi kepentingan TNI untuk melaksanakan tugas pokoknya tidak disuarakan nasional. PKP siap membantu,” katanya. (jo2/jo6/jo19)