Pupuk Subsidi Langka di Petani, GMNI Geruduk Kantor DPRD Taput
 |
| Unjuk rasa yang digelar DPC GMNI Taput di gedung DPRD Taput, di Tarutung, Taput, Sumut. |
Aksi dipimpin Frimus Nababan dan Enmo Manik itu berlangsung didepan kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Taput, Sumatera Utara (Sumut), Senin (28/3/2022).
Massa aksi membawa baliho bertuliskan langkanya pupuk bersubsidi di Kabupaten Taput, menindak tegas oknum oknum yang mengambil keuntungan dari pupuk bersubsidi dan langkanya minyak goreng serta harga minyak goreng yang sangat naik.
Dalam orasinya, Frimus Nababan mengatakan, bupati Kabupaten Taput mempunyai misi menjadikan Taput sebagai lumbung pangan, sementara pendistribusian pupuk bersubsidi tidak merata kepada kelompok tani.
"Dalam hal ini, kami menuntut pemerintah atas langkanya pupuk bersubsidi di Taput, dan meminta untuk sesegera mungkin mencari solusinya, sehingga petani mendapatkan pupuk tersebut," sambungnya.
Dikatakan, pemerintah harusnya mengantisipasi kelangkaan dan berupaya untuk melakukan stabilisasi harga minyak goreng. Begitu juga dengan Pemkab Taput dan DPRD Taput diminta serius menangani kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng ini sehingga tidak menimbulkan kekacauan ekonomi masyarakat.
Apalagi Indonesia merupakan salah satu penghasil terbesar minyak sawit di dunia, namun Indonesia sendiri yang sulit mendapatkan bahkan harga minyak goreng melambung tinggi, cukup menyedihkan.
"Ungkap dan tindak tegas para mafia pupuk bersubsidi di birokrasi dan diluar birokrasi di Kabupaten Taput, dan Pemkab Taput kami minta untuk terbuka terkait pengadaan pupuk bersubsidi," ucap Frimus.
Menurutnya, pupuk berperan penting dalam meningkatkan produktifitas pertanian. Oleh karena itu, pemerintah harus terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan.
“Berhasil tidaknya hasil pertanian tergantung adanya ketersediaan pupuk yang dapat dijangkau oleh para petani. Namun akhir-akhir ini di Tapanuli Utara para petani mengalami keresahan dikarenakan sulitnya mereka untuk mendapatkan pupuk bersubsidi,” ungkapnya.
Diapun menyinggung DPRD yang seharusnya wakil rakyat tapi faktanya mereka hanya menjadi wakil bagi diri mereka sendiri.
Ketua Komisi B DPRD Taput, yang membidangi pertanian dan perekonomian, Mangoloi Pardede di hadapan demonstran menyampaikan pihaknya sudah menyuarakan hal ini kepada pemerintah, melalui rapat dengar pendapat (RDP). Pada tanggal 23 November 2021 mereka sudah langsung ke kementerian, untuk menindaklanjuti masalah pupuk ini, terutama pada kebutuhan pupuk untuk tanaman padi.
Kemudian, pada tanggal 22 Maret, kita juga sudah menindak lanjutinya, dengan langsung turun ke Pupuk Iskandar Muda dan Pupuk Petro Kimia Sumatera Utara. Bahwasanya di Sumatera Utara 33 kabupaten / kota, yang mengajukan kebutuhan di rencana defenitif kebutuhan kelompok (RDKK) sebanyak 25 juta ton, namun yang dapat direalisasikan pemerintah pusat, sebanyak 9 juta ton. Dengan demikian, otomatis pupuk bersubsidi agak langka.
"Komisi B dan jajaran pimpinan DPRD Taput, sangat peduli dengan hal ini, karena pupuk adalah merupakan makanan dari tanaman," ungkapnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Taput Reguel Simanjuntak dan Fatimah Hutabarat pada kesempatan itu menerima tuntutan dari GMNI dan akan sesegera mungkin menindaklanjutinya.
"Kita sangat berterimakasih atas kehadiran GMNI, untuk menyuarakan suara masyarakat. Dukung kami, dan kami akan menindaklanjuti segala tuntutan adek adek kami," ujarnya. (Tulus Nababan)
Tidak ada komentar: