Lawan Kekerasan, Gubernur Ridwan Kamil Luncurkan Jabar Cekas di Depok

Peluncuran Jabar Cekas di SMA Negeri 4 Depok.

DEPOK, Jakartaobserver.com- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meluncurkan program Jawa Barat Berani Cegah Tindakan Kekerasan (Jabar Cekas) di Depok. Tujuannya untuk mengurangi angka kasus kekerasan anak dan perempuan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pasalnya diakui Emil, sapaan akrabnya bahwa kekerasan anak dan perempuan masih banyak terjadi.

 
“Oleh karena itu semua stakeholder dikumpulkan bersepakat untuk memperbaiki. Jadi, komitmennya adalah untuk memperbaiki sistem kehidupan kita dengan proaktif mencegah hal seperti ini. Serta mengkampanyekan kepada anak dan perempuan untuk berani melawan, berani menolak, berani berkata tidak, berani bergerak, berani bicara, berani melapor,berani melindungi, berani berpihak,” katanya di SMAN 4 Depok, Jumat (8/4/2022).

 
Dengan komitmen yang sudah dibuat diharapkan kekerasan terhadap anak dan perempuan tidak terjadi lagi. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga ikut menyosialisasikan simbol internasional pertanda terjadinya kekerasan. Yaitu dengan melambaikan empat jari yang menutupi ibu jari. Diharapkan perlahan semua orang bisa tahu simbol tersebut dan dapat menolong korban kekerasan yang tidak berani bicara.

 
“Ini simbol internasional. Kalau kita tidak bicara, terjadi kekerasan yang kadang orang tidak paham kita bisa memperlihatkan lima jari, ibu jari ditekuk dan ditutup oleh empatnya. Ini menandakan terjadi peristiwa kekerasan dan mohon pertolongan. Kode ini mudah-mudahan bisa disosialisasikan,” ungkapnya.

 
Gubernur meyakini dengan gotong royong dan sinergi bersama maka angka kekerasan bisa berkurang. Pihaknya bersinergi dengan kepala daerah sampai kader PKK. “Yang bisa kita harapkan dari Jabar Cekas ini ada pengurangan (kekerasan). Jadi , nanti ada monitor akhir tahun apakah kasusnya turun. Dan nanti juga bantu memonitor bantu sosialisasi apakah keberanian sudah dipahami oleh anak dan perempuan,” tukasnya.

Untuk tahap sosialisasi, pihaknya bekerjasama dengan stakeholder dan dibagi-bagi. Untuk SMA/SMK dan SLB merupakan tugas provinsi. Untuk SD dan SMP ada di tingkat kota/kabupaten.

 
Sedangkan madrasah dan pondok pesantren kewenangan ada di kantor wilayah agama.

 
“Sementara di ruang publik menjadi tanggung jawab bersama. Instrumen formalnya sudah ada, unit pengaduan terpadu yang kemarin urusin anak-anak korban sampai ada solusi itu kan unit begara yang sudah ada. Kemudian ada hotline supaya bisa melaporkan dengan cepat kemudian ada sosmed untuk berani bicara untuk jadi budaya yang kita lakukan,” katanya.

 
Diharapkan ketika ini sudah banyak diketahui maka pelaku kejahatan seksual pun akan menjadi jera dan tidak akan melakukan perbuatannya. Dengan usaha bersama kata Emil diharap bisa memperbaiki sistem yang masih dirasa kurang.

 
“Untuk sampai ke titik ini sudah panjang kordinasinya. Makanya hadir juga kepala daerah tadi, kemudian kita tandatangan komitmen dimana dokumen tadi turunannya ada anggaran, bikin tim walikota bupatinya membuat gerakan yang sifatnya terstruktur. Kan tugas negara melindungi masyarakatnya. Jadi memastikan tadi unsur formal, program, anggaran, sosialisasi itu masif hingga RT kita libatkan yang memang kadernya sampai rumah-rumah di kampung-kampung. Jadi sinerginya sangat baik mudah-mudahan jadi inspirasi yang lain juga, tapi minimal kita sedang berikhtiar memperbaiki kekurangan pembangunan di Indonesia kususnya Jabar,” pungkasnya. (gayuh)