PKP Menolak Keras Politik Identitas
 |
| Yussuf Solichien |
"Sikap politik PKP sangat jelas dan tegas bahwa menolak keras semua kegiatan politik yang mengakibatkan perpecahan, disintegrasi bangsa, menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa dan membahayakan kelangsungan hidup bangsa," tegas Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Mayjen Mar (Purn) Dr H Yussuf Solichien M, MBA, PhD dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Menurut Yussuf, PKP adalah garda terdepan dan benteng Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dari segala bentuk ancaman disitegrasi bangsa, radikalisme, terorisme, intoleransi, diskriminasi dan ancaman dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain.
Politik identitas mengakibatkan jiwa persatuan dan gotong royong tercabik-cabik. Pancasila sebagai ideologi negara sudah dilupakan. Rasa Persatuan dan marwah musyawarah untuk mufakat sudah dilupakan. Pokoknya mereka merasa golongan mereka yang paling hebat dan yang paling berhak mengatur negeri ini, sementara yang berseberangan dengan sikap politiknya dianggap musuh yang harus dihancurkan.
Padahal mereka adalah sama-sama saudara dan sama-sama sebangsa dan setanah air. Yang seharusnya hidup berdampingan secara damai dan harmoni. Saling asah, saling asih dan saling asuh.
"Masih teringat dan terngiang di telinga ketika kampanye Pilkada DKI, bagaimana memanfaatkan sentimen agama untuk menghalalkan segala cara dan menenangkan Pilkada DKI. Politik identitas dieksploitasi dan di kedepankan untuk menghancurkan lawan politiknya. Alih-alih adu visi misi dan program, justru politik identitas dikedepankan," ucap Yussuf lagi.
Demikian juga pada saat Pilpres 2019, masih kental penggunaan politik identitas untuk menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pilpres. Yang pada akhirnya rakyat terbelah dua yang masing-masing pihak tidak mau berkompromi dan mau bersatu kembali. Terjadinya polarisasi rakyat dalam kehidupan politik nasional ini sangat berbahaya.
Rakyat yang seharusnya hidup damai, saling harga menghargai, dan saling hormat menghormati satu sama lain, menjadi saling bermusuhan, saling menghujat, saling membenci dan bahkan ingin saling menghancurkan. Apabila hal ini dibiarkan, maka siap-siaplah negara dan bangsa Indonesia akan hilang di muka bumi ini. Seperti halnya Uni Soviet dan Yugoslavia yang sudah almarhum.
Yussuf mengingatkan, Indonesia adalah negara besar. Negara kepulauan terbesar di dunia. Negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Negara dengan ekonomi terbesar ketujuh didunia dan negara maritim yg besar dengan kekayaan alam yang luar biasa.
Pricewatercooper meramalkan bahwa pada tahun 2030 Indonesia akan menjadi negara ekonomi terbesar kelima di dunia. Pada tahun 2050 akan menjadi negara ekonomi terbesar keempat di dunia, setelah China, Amerika Serikat dan India.
Oleh karena itu untuk memimpin dan mengelola negara yang besar itu, kita membutuhkan pmimpin besar dan rakyat yang bermoral, berkualitas, bersatu, bergotong royong dan berdaya saing global.
Tanpa pemimpin besar, bermoral, profesional, berani dan berwibawa, akan mustahil Indonesia akan maju dan berkembang utk mencapai sesuai ramalan Pricewatercooper tersebut.
Pemimpin besar dalam pandangan PKP adalah di dunia internasional paling tidak sekelas Bung Karno yang sangat berani dan berwibawa. Di dalam negeri, sekelas Pak Harto yang sangat peduli terhadap keamanan dan kesejahteraan rakyatnya dengan Trilogi Pembangunannya. Terlepas dari segala kekurangan dari kedua tokoh bangsa tersebut. Dalam membangun demokrasi dan plurarisme paling tidak sekelas Gus Dur yang sangat menghormati perbedaan dan keberagaman.
"Apabila leadership (kepemimpinan) ketiga tokoh bangsa tersebut di gabung dalam diri pemimpin nasional kita, itulah pemimpin besar yang dimaksudkan oleh PKP dan Insya Allah akan dilahirkan dari rahim PKP di masa mendatang. Kriteria pemimpin besar itu juga yang menjadi tolok ukur PKP dalam mendukung Capres pada Pemilu 2024. Insya Allah!" begitu Yussuf Solichien. (jo-6)
Tidak ada komentar: