PKS Gelar Flashmob di 11 Kecamatan Kota Depok

Tolak kenaikan BBM.

DEPOK, Jakartaobserver.com- DPD dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar flashmob di 11 Kecamatan Kota Depok. Agenda tersebut sebagai tanda penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). PKS menilai kenaikan BBM akan berdampak sistemik di masyarakat. Mulai dari lonjakan harga hingga berdampak pada tatanan sosial.

 
“DPD PKS dan Fraksi PKS DPRD Depok turut merasakan kegelisahan warga akan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok yang dipicu kenaikan ongkos produksi dan sektor transportasi, dan ada acaman tumbuhnya warga miskin baru,” kata Bendahara Umum DPD PKS Depok Ade Supriatna, Minggu (11/9/2022).

 
Selain itu, kenaikan BBM ini akan berdampak pada tumbuh kembang anak karena ancaman terjadinya stunting akibat keluarga yang tidak mampu memenuhi gizi. Hal itu karena rendahnya daya beli masyarakat. 

“Ancaman bertumbuhnya warga miskin baru dengan daya beli yang rendah, balita yang mengalami stunting, mengiringi kebijakan yang sangat tidak pro rakyat kecil ini,” ujarnya.

Di tempat yang sama, anggota Fraksi PKS DPRD Depok Supariyono menuturkan, kenaikan harga BBM berdampak naiknya harga bahan pokok sehingga daya beli masyarakat rendah. Hal ini memunculkan potensi masyarakat miskin baru serta rendahnya daya beli. “Satu dan dua bulan kedepan baru terasa daya beli masyarakat berkurang,” katanya.

 
Selain itu dia khawatir, kenaikan BBM akan berdampak pada lambatnya pembangunan di daerah. Karena akan terjadi pengurangan belanja daerah untuk refokusing. “Banyak kegiatan yang tertunda dan terpangkas serta memperlambat pembangunan. Maka dari itu PKS menolak,” tutupnya. (gayuh)