ID Food Harus Jadi Agregator Market dalam Ekosistem Pangan Nasional
 |
| Gedung DPR Senayan, Jakarta. |
"Pembuatan peta jalan peran BUMN Pangan ini harus melibatkan masyarakat secara luas, sehingga kehadiran BUMN pangan langsung dirasakan petani, peternak, nelayan," ujar Aria Bima dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan BUMN Pangan di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Oleh karena itu diharapkan ID Food mampu memanfaatkan teknologi digital dalam membangun ekosistem pangan. "Sehingga dapat menurunkan biaya produksi dan mengatasi permasalahan distribusi pangan nasional," ujar politisi dari Dapil Jawa Tengah V.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi VI Subardi bahwa ID Food sebagai induk holding BUMN pangan perlu menyusun konsep besar mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Konsep besar tersebut seharusnya dirancang sebagai landasan program strategis perusahaan.
“Saya lihat konsepnya masih seputar untung rugi. Ini masih konsep dasar, belum ada konsep besar untuk merancang kedaulatan pangan nasional,” kata Subardi saat rapat berjalan. Menurutnya, konsep besar itu akan membedakan ID Food dengan perusahaan swasta.
Dalam konsep tersebut terdapat tanggung jawab perusahaan sebagai representasi negara dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Konsep tersebut akan memudahkan strategi bisnis, mengingat banyaknya perusahaan BUMN di bawah holding ID Food dengan spesifikasi yang berbeda-beda.
“Konsep besar akan membedakan ID Food dengan perusahaan lainnya. Ini tugas negara, bukan sekedar hitung-hitungan untung rugi. Ada tanggung jawab menjaga stabilitas stok pangan, ada kemampuan produksi dan distribusi pangan, menyerap hasil tani, hasil ternak. Seluruh tugas itu butuh konsep yang matang,” terangnya. (jo4)
Tidak ada komentar: