Perwakilan Ksatria Muda saat diterima di Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang, Banten.

KABUPATEN TANGERANG,Jakartaobserver.com- Sejumlah warga menuntut transparansi terkait anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang, Banten. Tuntutan warga ini disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang diwakili oleh LSM Ksatria Muda, Kamis (16/2/2023).
 
Aksi unjuk rasa itu sendiri sudah pernah dilakukan sebelumnya, dan akhirnya perwakilan Sekretariat DPRD memanggil dan mengajak LSM Ksatria Muda masuk ke dalam untuk mengklarifikasikan dugaan tindakan korupsi dan pemalsuan data laporan kegiatan anggota DPRD tersebut.
 
Pertemuan dihadiri oleh Ketua Komisi 1 Muhamad Amud, SSos, Wakil Ketua Komisi 3 Aditiya Wijaya, sekwan, inspektorat Suryanto, BPK, Perwakilan dari Polres, Babinsa, Kodim dan Satpol PP.
 
"Sebelumnya kami sudah melayangkan surat ke DPRD tapi tidak ada respon. Hingga akhirnya kami mengadakan aksi demo hingga jilid dua. Dan hasil dari klarifikasi tadi, dari pihak insfektorat membenarkan adanya temuan dari BPK hingga akhirnya adanya pengembalian. Maka dari itu kami akan menentukan sikap secara hukum terkait dugaan adanya pemalsuan data," kata Muhammad Faizin, perwakilan dari Ksatria Muda.
 
Suryanto dari inspektorat menyebut sebelumnya dirinya sudah bertemu dengan pihak Ksatria Muda dan sudah menjelaskan duduk masalah yang dituduhkan.
 
"Sesungguhnya saya sudah bertemu dengan pihak Ksatria muda dan sudah menjelaskan semuanya, di saat BPK telah menemukan temuan kita langsung menelusuri permasalahan tersebut karena itu intruksi dari Bapak Sekda, untuk temuan tersebut sudah clear karena sudah adanya pengembalian ke kas daerah," ujarnya.
 
Masih di lokasi yang sama Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud, SSos dalam permasalahan ini pihaknya akan evaluasi kedepannya agar bisa lebih baik lagi. "Dan kami ucapkan terimasih kepada ksatria muda yang sudah memberikan kritik serta saran dalam pengawasannya," ucapnya. (RNDK)

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.