Aliansi Masyarakat Taput Tuntut Pemkab Netral, Tindak ASN Mesum Hingga Transparansi Dana PEN
 |
| Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara unjuk rasa ke Kantor Bupati Taput. |
Pimpinan Aksi Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara Tulus Nababan di kantor Bupati Taput Jalan Letjen Suprapto No1, Hutagalung Siwaluompu, Tarutung mengatakan, Bupati Taput Nikson Nababan harusnya menyampaikan pernyataan secara terbuka mengenai sikap netral Pemerintah Taput beserta ASN, kepala desa, dan P3K dalam menghadapi Pemilu 2024.
"Di akhir masa jabatannya, Bupati Tapanuli Utara harus mencerminkan sikap kepemimpinan yang baik. Bupati harus hadir dan menyampaikan statement jika Pemerintah Tapanuli Utara beserta dengan para ASN, Kepala Desa dan P3K harus netral dalam Pemilu 2024," ucap Tulus.
Tak hanya soal netralitas, Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara juga meminta sejumlah hal lainnya. Diantaranya agar menindak oknum ASN yang diduga mempunyai dua istri dan juga oknum ASN yang diduga melakukan perbuatan mesum.
Serta meminta transparansi bupati untuk mempublikasikan penggunaaan dana PEN dan defisit anggaran yang dialami pemkab Taput, karena ini adalah utang dan yang membayarnya adalah rakyat melalui pajak dari seluruh rakyat Taput.
"Kami ingin tahu apa dan bagaimana penggunaan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Taput," sambung Tulus.
Pantauan Jakartaobserver.com, Bupati Taput Nikson Nababan tidak menemui Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara. Bupati diwakili oleh Asisten 2 Binhot Aritonang menemui pengunjuk rasa.
Binhot mengatakan semua aspirasi yang disampaikan agar dilaporkan ke penegak hukum. "Negara kita negara hukum. Apa yang disampaikan Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara, sebaiknya dilaporkan ke Bawaslu, KPU, Gakumdu dan penegak hukum," kilahnya.
Tulus mengaku tidak puas dengan jawaban Asisten 2, sebab yang mereka inginkan adalah pihak Pemkab Taput mengeluarkan statetment secara terbuka, jika Pemkab Taput beserta seluruh ASN, kepala desa dan P3K netral dalam Pemilu 2024.
Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara seketika itu, langsung melanjutkan unjuk rasa nya ke Polres Tapanuli Utara.
Di Polres Taput, Aiptu W Baringbing selaku Kasi Humas menyampaikan agar Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara mengutus perwakilannya untuk bertemu dengan Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak.
Dalam pertemuan itu, Pimpinan Aksi Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara Tulus Nababan menyampaikan beberapa dokumen terkait dugaan korupsi dana PEN.
"kami berharap agar apa yang kami sampaikan dapat ditindak lanjuti Polres Taput, sesuai aturan hukum yang berlaku," ungkapnya.
Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak mengatakan pihaknya akan koordinasi terlebih dahulu kepada pimpinannya, sembari mempelajari dokumen yang diberikan Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara.
"Kita akan tindak lanjuti, sesuai aturan hukum yang berlaku, " tegasnya. (Tulus Nababan)
"Di akhir masa jabatannya, Bupati Tapanuli Utara harus mencerminkan sikap kepemimpinan yang baik. Bupati harus hadir dan menyampaikan statement jika Pemerintah Tapanuli Utara beserta dengan para ASN, Kepala Desa dan P3K harus netral dalam Pemilu 2024," ucap Tulus.
 |
| Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara langsung diterima Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak. |
Tak hanya soal netralitas, Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara juga meminta sejumlah hal lainnya. Diantaranya agar menindak oknum ASN yang diduga mempunyai dua istri dan juga oknum ASN yang diduga melakukan perbuatan mesum.
Serta meminta transparansi bupati untuk mempublikasikan penggunaaan dana PEN dan defisit anggaran yang dialami pemkab Taput, karena ini adalah utang dan yang membayarnya adalah rakyat melalui pajak dari seluruh rakyat Taput.
"Kami ingin tahu apa dan bagaimana penggunaan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Taput," sambung Tulus.
Pantauan Jakartaobserver.com, Bupati Taput Nikson Nababan tidak menemui Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara. Bupati diwakili oleh Asisten 2 Binhot Aritonang menemui pengunjuk rasa.
Binhot mengatakan semua aspirasi yang disampaikan agar dilaporkan ke penegak hukum. "Negara kita negara hukum. Apa yang disampaikan Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara, sebaiknya dilaporkan ke Bawaslu, KPU, Gakumdu dan penegak hukum," kilahnya.
Tulus mengaku tidak puas dengan jawaban Asisten 2, sebab yang mereka inginkan adalah pihak Pemkab Taput mengeluarkan statetment secara terbuka, jika Pemkab Taput beserta seluruh ASN, kepala desa dan P3K netral dalam Pemilu 2024.
Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara seketika itu, langsung melanjutkan unjuk rasa nya ke Polres Tapanuli Utara.
Di Polres Taput, Aiptu W Baringbing selaku Kasi Humas menyampaikan agar Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara mengutus perwakilannya untuk bertemu dengan Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak.
Dalam pertemuan itu, Pimpinan Aksi Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara Tulus Nababan menyampaikan beberapa dokumen terkait dugaan korupsi dana PEN.
"kami berharap agar apa yang kami sampaikan dapat ditindak lanjuti Polres Taput, sesuai aturan hukum yang berlaku," ungkapnya.
Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak mengatakan pihaknya akan koordinasi terlebih dahulu kepada pimpinannya, sembari mempelajari dokumen yang diberikan Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara.
"Kita akan tindak lanjuti, sesuai aturan hukum yang berlaku, " tegasnya. (Tulus Nababan)
Tidak ada komentar: