Masalah Kebangsaan Terjadi Jika Indonesia Abai Implementasikan Empat Pilar

Marinus Gea saat melakukan Sosialisasi Empat Pilar di Karawaci, Kota Tangerang, Banten, Rabu (4/12/2024).

TANGERANG KOTA, Jakartaobserver.com- Anggota DPR/MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Marinus Gea, SE Kembali mengingatkan agar semua orang tidak abai atau lalai dalam mengimplementasikan Empat Pilar MPR RI, sebab sikap abai dan lalai itu akan menimbulkan berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia.

 
Hal itu diingatkan Marinus Gea, yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Banten III meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, ketika melakukan Sosialisasi Empat Pilar di Karawaci, Kota Tangerang, Banten, Rabu (4/12/2024).

Marinus Gea memberikan contoh liberalisme ekonomi terjadi karena mengabaikan sila—sila dalam Pancasila terutama sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Konflik horizontal terjadi karena lalai pada Bhinneka Tunggal Ika.

“Pemilihan nilai-nilai Empat Pilar tersebut tidak lain adalah untuk mengingatkan kembali kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terus dijalankan dengan tetap mengacu kepada tujuan negara yang dicita-citakan, serta bersatu-padu mengisi pembangunan, agar bangsa ini dapat lebih maju dan Sejahtera,” ujarnya.

Empat Pilar MPR RI dipandang sebagai suatu yang harus dipahami oleh para penyelenggara negara bersama seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan berpolitik, menjalankan pemerintahan, menegakkan hukum, mengatur perekonomian negara, interaksi sosial kemasyarakatan, dan berbagi demensi kehidupan bernegara dan berbangsa lainnya.

Dengan pengamalan prinsip Empat Pilar MPR RI, diyakini bangsa Indonesia akan mampu mewujudkan diri sebagai bangsa yang adil, makmur, sejahtera, dan bermatabat. Empat Pilar MPR RI dapat menjadi panduan yang efektif dan nyata, apabila semua pihak, segenap elemen bangsa, para penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah dan seluruh masyarakat konsisten mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Dijelaskan, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehi dupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara sampai hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi negara kita meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi.

Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, dalam negara yang menganut paham konstitusional tidak ada satu pun perilaku penyelenggara negara dan masyarakat yang tidak berlandaskan konstitusi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan yang tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa. Oleh karena itu komitmen kebangsaan akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi suatu “keniscayaan” yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa.

Sedangkan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara seba gai modal untuk bersatu. Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita, kekuatan kita, yang sekaligus juga menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia, baik kini maupun yang akan datang. Oleh karena itu kemajemukan itu harus kita hargai, kita junjung tinggi, kita terima dan kita hormati serta kita wujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. (jo4)